BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pemasangan alat peraga baliho politik di area publik mendapat sorotan kritis karena dianggap mengganggu dan tidak efektif dalam menyampaikan pesan komunikasi kepada konstituen.
Ferry Irwandi, seorang Content Creator sekaligus Founder Malaka Project, menyatakan bahwa pemasangan baliho politik di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung dinilai kurang relevan. “Segregasi informasi masih sangat miskin, terutama di era di mana akses informasi sangat mudah. Pemasangan baliho politik menjadi sesuatu yang kurang masuk akal,” ujar Ferry Irwandi ketika menjadi pembedah hasil #PraxiSurvey bertema Aspirasi dan Preferensi Mahasiswa pada Pemilu 2024 di Jakarta (22/1/2024).
Pendapat Ferry sejalan dengan hasil survei Praxis PR yang menunjukkan bahwa hanya 21,08 persen mahasiswa yang masih mengandalkan iklan Out of Home (OOH), seperti baliho, sebagai sumber informasi politik.
Survei Praxis PR dilakukan dengan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif melibatkan 1.001 mahasiswa berusia 16-25 tahun dari 34 provinsi di Indonesia pada 1-8 Januari 2024. Selanjutnya, Praxis berkolaborasi dengan Election Corner (EC) Fisipol UGM untuk riset kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) pada 15 Januari 2024, melibatkan empat akademisi dan mahasiswa perwakilan dari berbagai universitas.
Ferry juga menyoroti aspek visual dan estetika, mengungkapkan bahwa baliho politik dan bendera partai turut merusak pemandangan. “Baliho politik dari Pemilu 2019 masih terlihat di jalanan, menunjukkan kurangnya inisiatif partai politik untuk membersihkannya,” tambah Ferry.
Pemasangan baliho politik juga dihubungkan dengan kecelakaan di beberapa lokasi. Beberapa insiden mencakup kecelakaan sepasang suami istri di flyover Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang disebabkan oleh bendera partai yang roboh, serta dua ibu-ibu yang terjatuh dari motor setelah tertimpa baliho kampanye caleg di Cakung, Jakarta Timur.
Sofyan Herbowo, Director of Public Affairs Praxis, menyatakan bahwa maraknya pemasangan iklan OOH menjadi indikasi stagnasi kaderisasi partai politik. “Ketua umum partai politik sering kali menjabat dalam periode yang panjang, termasuk anggota partai yang merupakan pemain lama. Politisi muda kesulitan memimpin partai, padahal mereka lebih memahami kondisi saat ini yang telah mengalami pergeseran,” ujar Sofyan.
Dalam konteks ini, Arga Pribadi Imawan, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, berpendapat bahwa penggunaan baliho politik bersifat teritorial dan simbolik. Menurutnya, APK di suatu wilayah hanya menjadi penanda kehadiran, dan konsep ini tampaknya tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia.
Survei Praxis menunjukkan bahwa sumber informasi politik yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah media massa daring (66,43%), Instagram (50,63%), dan televisi (47,15%). Hal ini menandakan bahwa mahasiswa lebih memilih sumber pemberitaan yang kredibel, meskipun media sosial tetap menjadi ruang kontestasi politik dan sumber informasi yang signifikan.(saf)
