BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menandatangani rencana pembangunan gedung kantor baru di Nusantara pada hari Kamis (29/02/2024). Langkah ini diambil sebagai strategi penting dalam memperkuat infrastruktur sektor jasa keuangan di wilayah Nusantara.
Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pembangunan kantor OJK di Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur.
Perjanjian ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 yang menetapkan status penggunaan barang milik negara (BMN) pada Otorita IKN.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, OJK akan memanfaatkan tanah seluas 13.800 m2 di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara, untuk membangun gedung kantor beserta fasilitas penunjangnya.
Rencana pembangunan gedung kantor OJK ini sesuai dengan amanat UU OJK No.21 tahun 2011 pada pasal 3 yang menetapkan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lokasi berkedudukannya OJK. Langkah ini diharapkan akan memperkuat peran OJK dalam mengawasi sektor keuangan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Nusantara.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa kehadiran kantor OJK merupakan bagian integral dari dukungan terhadap pengembangan Nusantara yang diinisiasi oleh pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur sektor jasa keuangan, termasuk pusat layanan perbankan di KIPP Ibu Kota Nusantara, diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ini adalah komitmen bersama antara Otorita IKN dan OJK untuk terus mendukung pembangunan Nusantara serta mengawasi perkembangan sektor keuangan,” ujar Bambang Susantono.(saf/infopublik.id)
