BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Meski ketidakpastian global meningkat, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen (year on year/yoy), meningkat dari sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pada Triwulan I – 2024, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen (yoy). Angka ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I sejak tahun 2015.
“Aktivitas pertumbuhan yang solid pada Triwulan I juga diperkuat oleh evaluasi positif berbagai lembaga rating atas ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh pertumbuhan yang tinggi dan stabil,” ungkap Airlangga, Senin (6/5/2024).
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga ditandai dengan peningkatan kualitas, yang tercermin dari data ketenagakerjaan (per Februari 2024) yang baru dirilis. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 3,55 juta orang menjadi 142,18 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023, sementara jumlah pengangguran turun sebesar 0,79 juta orang menjadi 7,2 juta orang dibandingkan Februari 2023.
Airlangga menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal juga meningkat menjadi 40,83 persen, naik dari 39,88 persen pada Februari 2023, terutama didorong oleh pertumbuhan pekerja dengan status buruh, karyawan, atau pegawai yang tumbuh sebesar 2,66 persen (yoy).
Data BPS juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2024 didorong oleh permintaan domestik yang meningkat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91 persen (yoy), terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tumbuh tinggi sebesar 24,29 persen (yoy), didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan.
Konsumsi Pemerintah meningkat sebesar 19,90 persen (yoy), didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79 persen (yoy), terutama didukung oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, ekspor mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,50 persen (yoy), terutama ekspor barang, sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari kinerja Lapangan Usaha dan spasial. Hampir seluruh Lapangan Usaha (LU) pada Triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan tinggi, terutama pada LU terkait mobilitas seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga.
Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatra.
“Pertumbuhan yang dicapai berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketangguhannya, terbukti dari capaian pertumbuhan pada Triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat secara signifikan, tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong percepatan pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, Senin (6/5/2024).
Menurut Menkeu, masih ada beberapa risiko global yang harus dihadapi, seperti arah kebijakan FED yang belum pasti, eskalasi tensi geopolitik di berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih.
“Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain, terutama otoritas moneter dan sektor keuangan, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memantau dan menilai potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai penyerap goncangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Menkeu.
Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terpelihara selama Triwuan I-2024.
Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani menyatakan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada Triwulan I-2024 tetap terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil.
Namun, Sri Mulyani menambahkan bahwa terdapat peningkatan ketidakpastian dan gejolak geopolitik global yang mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan domestik.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kinerja APBN hingga Triwulan I tahun 2024 masih surplus, meskipun dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut. Pendapatan negara terkontraksi 4,1 persen (yoy) sedangkan belanja negara tumbuh tinggi 18,0 persen (yoy) untuk menopang berbagai agenda pembangunan.
Realisasi APBN hingga Triwulan I tahun 2024 masih surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp122,1 triliun, serta rasio utang yang terjaga di kisaran 38,79 persen dari PDB.
“KSSK akan terus melakukan asesmen ke depan terhadap kinerja perekonomian dan sektor keuangan seiring dengan risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat serta gejolak geopolitik dunia yang eskalatif,” kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa ketahanan eksternal ekonomi nasional cukup stabil dengan kebijakan nilai tukar Bank Indonesia (BI) yang terus diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah.
“Pada akhir Triwulan I 2024, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sebesar 2,89 persen year to date (ytd) (per tanggal 28 Maret 2024), lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang beberapa negara emerging market lainnya seperti Baht Thailand (6,41 persen ytd) dan Ringgit Malaysia (2,97 persen ytd). Kinerja Rupiah yang terjaga tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi BI dan surplus neraca perdagangan barang,” jelas Perry.
Menurut Perry, BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah antara lain dengan mengoptimalkan instrumen moneter yang tersedia, memperkuat strategi operasi moneter pro-market untuk menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri, dan terus memperkuat koordinasi untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Perry menambahkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Gubernur BI menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth). BI terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” terang Perry.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian dan gejolak geopolitik global, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang relatif baik.
Mahendra menjelaskan bahwa kinerja industri perbankan Indonesia per Maret 2024 tetap stabil, dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi mencapai 26,00 persen.
“Likuiditas perbankan pada Maret 2024 terjaga. Pasar saham domestik cukup kuat di Triwulan I tahun 2024. Pada 28 Maret 2024, IHSG ditutup pada posisi 7.288,81 poin atau tumbuh sebesar 0,22 persen ytd dengan investor nonresiden membukukan net buy sebesar Rp26,28 triliun year to date,” ujar Mahendra.
Selain itu, tambah Mahendra, sektor perasuransian mencatatkan akumulasi pendapatan premi di Maret 2024 yang baik, mencapai Rp87,53 triliun atau tumbuh 11,49 persen yoy. Di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan masih tumbuh di level yang tinggi, mencapai 12,17 persen yoy pada Maret 2024, dengan pembiayaan investasi dan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan, yang masing-masing tumbuh sebesar 13,05 persen yoy dan 11,62 persen yoy.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dari sisi penjaminan simpanan, hampir semua rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Maret 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 570.319.191 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara 14.457.323 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.
“LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap dinamika kinerja perbankan, ekonomi, dan SSK dalam kaitannya dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) agar tetap sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan. Periode reguler evaluasi dan penetapan TBP akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024,” tambah Purbaya.
“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang meningkat, terutama dampaknya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK,” pungkas Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati. (saf/infopublik.id)
