BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dua aspek utama yang menjadi sorotan dalam hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR saat memberikan keterangan kepada pers bersama Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (13/3/2024).
“Dua poin yang menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden adalah persiapan lahan untuk investasi dan percepatan proses investasi. Ada beberapa keluhan dari para investor mengenai kelambanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, adalah penyediaan person in charge (PIC) dan meja layanan untuk pengaduan serta komunikasi dengan para investor. Kedua, adalah penetapan status lahan bagi investor. Menteri Investasi telah menyarankan, dan ini mendapat persetujuan dari Bapak Presiden, untuk membeli lahan, menjualnya, dan menetapkan harga sesuai dengan ketentuan asal tanpa melanggar peraturan,” jelas Menteri PUPR Basuki.
Sebagaimana dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Menteri PUPR Basuki menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo juga berharap pembangunan IKN menjadi contoh bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga prosesnya tidak menjadi rumit.
“Beliau berpesan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan transformasi ke arah proses kerja yang lebih efisien. Oleh karena itu, kami dari Otorita, diminta untuk memastikan bahwa ini dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Harapannya, Otorita tidak terjebak dalam sistem birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tambah Menteri PUPR Basuki. (saf/infopublik.id)
