BISNISASIA.CO.ID, BEKASI — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta manajemen PT Indonesia Epson Industry (IEI) memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan hubungan industrial yang diadukan pekerja.
Persoalan tersebut antara lain menyangkut status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembayaran upah, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dugaan pelecehan seksual dalam proses rekrutmen dan perpanjangan kontrak.
Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi fasilitas PT IEI di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas aduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).
Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan pekerja tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri. Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan pemerintah ingin memperoleh keterangan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja agar persoalan yang dilaporkan dapat ditangani secara objektif.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor kementerian. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas persoalan yang diadukan dan mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain meminta penjelasan mengenai persoalan hubungan industrial, Afriansyah mengingatkan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan juga diminta menghormati kebebasan berserikat serta memastikan prosedur PHK dijalankan sesuai aturan.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, penciptaan iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Menurut dia, penyelesaian persoalan hubungan industrial perlu mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
