Scroll untuk baca artikel
Industri

Pertamina Tukar Aset BMN Rp1,6 Triliun untuk Dukung Proyek Kilang Tuban

1
×

Pertamina Tukar Aset BMN Rp1,6 Triliun untuk Dukung Proyek Kilang Tuban

Sebarkan artikel ini
Pertamina menyelesaikan tukar menukar BMN dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung pengembangan GRR Tuban. Transaksi mencakup lahan 328,8 hektare senilai Rp1,6 triliun. Pertamina juga telah menuntaskan penyediaan aset pengganti di 18 provinsi.

Pertamina menyelesaikan tukar menukar BMN dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung pengembangan GRR Tuban. Transaksi mencakup lahan 328,8 hektare senilai Rp1,6 triliun. Pertamina juga telah menuntaskan penyediaan aset pengganti di 18 provinsi.

 

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memperkuat persiapan pembangunan proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, melalui penyelesaian tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan. Transaksi tersebut mencakup aset lahan seluas 328,8 hektare dengan nilai wajar mencapai Rp1,6 triliun.

Penandatanganan berita acara serah terima tukar menukar BMN dilakukan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar. Prosesi tersebut disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penyediaan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan GRR Tuban, proyek strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Baca Juga :   CEPR Digitalisasi Sistem Keselamatan Operasional Pembangkit

Dari total kebutuhan lahan proyek sekitar 835,8 hektare, sebanyak 328,8 hektare merupakan BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan. Pengalihan aset tersebut dilakukan melalui mekanisme tukar menukar BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pembangunan GRR Tuban tidak hanya berkaitan dengan pengembangan fasilitas industri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Menurut Simon, pembangunan infrastruktur energi membutuhkan kepastian penyediaan lahan. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan tata kelola aset negara, pengelolaan kawasan hutan, serta prinsip keberlanjutan.

“ Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.

Baca Juga :   Indomie Dinobatkan sebagai The Most Chosen Instant Noodle Brand in the World

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kerja sama tersebut mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Ia berharap proses tukar menukar BMN dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak sekaligus meningkatkan produktivitas aset pemerintah.

“Upaya ini sekaligus menjadi momentum untuk mengelola Barang Milik Negara dengan lebih baik. Semua proses terkait hal ini juga telah berjalan transparan, sehingga Barang Milik Negara diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Raja Juli.

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan, aset yang ditukar terdiri atas satu bidang tanah seluas sekitar 328,8 hektare dan satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. Nilai wajar aset tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp1,6 triliun.

Sebagai bagian dari perjanjian, Pertamina telah menyediakan aset pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi.

Baca Juga :   Pertamina Kaji Teknologi MOF Jepang untuk Perluas Distribusi Gas

Aset pengganti tersebut mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, serta fasilitas pendukung kehutanan seperti persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, dan jembatan.

Erry menyebut penyediaan fisik tanah dan bangunan pengganti telah mencapai 100% pada Agustus 2026. Dengan demikian, aset tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

“Penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada Agustus 2026. Kami berharap hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan serta memberikan manfaat berkelanjutan,” ujarnya.

Penyelesaian tukar menukar BMN ini menjadi bagian dari persiapan pengembangan GRR Tuban. Selain mendukung kebutuhan lahan proyek, kerja sama tersebut juga memperlihatkan upaya pemerintah dan badan usaha dalam menyelaraskan pembangunan infrastruktur energi dengan pengelolaan aset negara.