BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah sedang mempersiapkan serangkaian langkah cepat untuk mengantisipasi dampak gejolak geopolitik global saat ini.
Selain itu, fondasi ekonomi nasional yang kokoh tercermin dari prospek positif Kepercayaan Konsumen, mencapai level 123,8, pertumbuhan penjualan eceran sebesar tiga setengah persen year on year, dan sektor manufaktur yang menonjol dengan PMI 54,2, melampaui berbagai negara lain. Sementara itu, inflasi di Indonesia juga tetap terkendali di kisaran 2,5±1 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa dalam menghadapi gejolak geopolitik saat ini, para pemimpin dunia cenderung menghindari eskalasi dan potensi disrupsi terkait logistik, rantai pasokan, dan kepentingan di Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Ekonomi Terkini di Loka Kertagama Kemenko Perekonomian, Kamis (18/4/2024).
“Investor memiliki kepercayaan yang baik terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2024 mencapai 5 persen, dengan proyeksi 5,1 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi global diprediksi mencapai 3,2 persen tahun ini. Jadi, Indonesia unggul jauh dari perkembangan ekonomi global yang diperkirakan stagnan, sementara Indonesia memproyeksikan pertumbuhan 5,1 persen pada tahun 2025. Rata-rata negara berkembang, termasuk emerging countries, memiliki pertumbuhan sebesar 4,2 persen,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa Lembaga Pemeringkat Moody’s menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan yang tinggi dan stabil, serta kebijakan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Moody’s mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024.
“Faktor ketidakpastian tersebut sudah dipertimbangkan oleh mereka. Begitu pula Fitch dan JCR yang menyatakan bahwa inflasi terkendali dan rasio utang terhadap PDB juga rendah dan terkendali,” tambah Airlangga.
Menanggapi tekanan global terhadap nilai tukar, termasuk rupiah, Menko Airlangga menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar di berbagai negara disebabkan oleh penguatan ekonomi Amerika Serikat.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa penurunan nilai tukar rupiah tidak sebesar negara lain seperti China dan Thailand. Indonesia memiliki indeks dolar yang relatif stabil dibandingkan dengan negara sejenis. Menko Airlangga juga menegaskan bahwa pasar saham Indonesia masih menunjukkan kinerja positif.
“Sekali lagi, strategi mereka adalah hire for longer, jadi kita harus menjaga kepercayaan investor domestik, terutama untuk mencegah aliran modal keluar,” jelas Airlangga.
Mengenai inflasi, Airlangga menjelaskan bahwa gejolak harga pangan dalam negeri disebabkan oleh fenomena El Nino. Namun, Pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah telah bekerja keras agar inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5±1 persen.
“Jadi, sekali lagi, kenaikan harga pangan disebabkan oleh El Nino, terjadi dari Juli 2024 hingga Februari-Maret 2024. Namun, setelah perayaan Lebaran, harga beras sudah mulai stabil, begitu pula dengan harga cabe rawit dan cabe merah yang turun. Jadi, ini bukan inflasi yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah, melainkan faktor internal dan dampak El Nino sebelumnya,” jelas Menko Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa seluruh elemen Pemerintah telah bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, mulai dari penerapan kebijakan fiskal yang optimalisasi APBN dan APBD-nya telah menjadi pendorong penting selama penanganan COVID-19, hingga kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bersama dengan berbagai instrumen lainnya.
“Subsidi kompensasi energi tetap menjadi alat penyerap kejutan. Tidak semua dana dialokasikan kepada masyarakat, seperti yang kita lakukan. Selain itu, anggaran ketahanan pangan dan bantuan pangan sudah dijalankan, termasuk program BLT untuk mengurangi risiko pangan masih dipertahankan. Pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi APBD terkait dengan Belanja Tidak Terduga juga dilakukan. Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, yang diimplementasikan melalui bantuan pangan, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), subsidi dan kompensasi energi, ketersediaan pasokan, serta cadangan beras pemerintah sebesar 1,2 juta ton per tahun. Selain itu, pembiayaan KUR, penyediaan pupuk subsidi, dan distribusi antar daerah penghasil dan pengguna juga menjadi prioritas. Ini menunjukkan kerja sama antar daerah penghasil komoditas pangan, provinsi yang membutuhkan, dan koordinasi melalui komunikasi kegiatan yang terkait dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” tutup Menko Airlangga. (saf/infopublik.id)
