BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pulau Natuna, yang terletak di persimpangan Asia Tenggara, memiliki kekayaan laut yang melimpah, populasi yang beragam, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pulau ini kian penting karena profil geografis dan demografisnya yang unik. Salah satu inisiatif untuk menyoroti wilayah Natuna adalah rangkaian kegiatan Natuna Geopark Sport Events, termasuk Natuna Geopark Marathon, yang diadakan pada awal Juni tahun ini.
Acara ini menarik beragam peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, institusi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, serta TNI AU dan TNI AL yang bermarkas di Natuna. Perwakilan pemerintah dari tingkat nasional, termasuk Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kementerian Perikanan & Kelautan, Kementerian Pemuda & Olahraga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga turut hadir. Kehadiran mereka tidak hanya untuk berpartisipasi tetapi juga untuk melakukan diskusi intensif mengenai proyek-proyek yang sedang berjalan dan potensi investasi di sektor pariwisata, olahraga, geopark, dan perikanan di Kabupaten Natuna.
Area geopark di Kabupaten Natuna terkenal dengan bebatuan granit dan struktur karst besar yang menarik perhatian ahli geologi dan wisatawan. Wilayah ini juga kaya akan keanekaragaman hayati dengan flora dan fauna yang unik. Aspek budaya dari geopark melibatkan berbagai peninggalan kuno dan penduduk setempat, memungkinkan wisatawan untuk mempelajari sejarah wilayah paling utara di Indonesia ini.
Salah satu hasil tangkapan di Kabupaten Natuna adalah ikan Napoleon, yang memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Ikan ini dikenal dengan warna-warna cerahnya dan tersebar di seluruh wilayah Indo-Pasifik. Karena permintaan yang tinggi di pasar lokal dan internasional, ikan Napoleon memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Perdagangannya tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga menciptakan banyak peluang kerja bagi penduduk setempat.
Catur Sarwanto, Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan, “Ikan napoleon (Cheilinus undulatus) telah dibudidayakan dan menjadi sumber pendapatan ekonomi di Natuna, khususnya di Pulau Sedanau. Akses ekspor ikan Napoleon melalui jalur laut akan menambah devisa negara, namun proses ekspor tidak dapat dilakukan secara masif karena memerlukan waktu untuk membesarkan anakan yang ditangkap dari alam. Pemanfaatan ikan Napoleon di Natuna dibagi menjadi dua tahap: menangkap anakan di alam dan membesarkan anakan di keramba. Kedua kegiatan ini merupakan bagian integral dari sistem budidaya.”
Selain ikan Napoleon, produk perikanan Natuna lainnya yang terkenal adalah ikan bilis asin. Produk ini memiliki kualitas tinggi berkat metode tradisional dalam menangkap, mengasinkan, dan mengeringkan ikan. Kualitas tinggi ini membuat produk perikanan Natuna dapat bersaing di pasar internasional, meningkatkan kesadaran merek, dan membuka peluang kerja baru dalam penangkapan, pengolahan, dan ekspor, yang semuanya bermanfaat bagi perekonomian lokal dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
Potensi Kabupaten Natuna dalam pariwisata geopark, penangkaran ikan, dan ekspor ikan bilis asin menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pembangunan berkelanjutan adalah kuncinya, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui praktik ramah lingkungan. Dengan fokus pada pariwisata yang bertanggung jawab, budidaya ikan yang berkelanjutan, dan ekspor berkualitas tinggi, Natuna dapat mencapai kemakmuran sambil melestarikan ekosistem dan warisan budayanya.
“Natuna layak disebut sebagai mutiara di ujung utara Indonesia. Selain kaya akan cadangan minyak dan gas bumi, Natuna juga kaya akan sumber daya alam dari segi kelautan, perikanan, perkebunan, pertanian, pariwisata, dan budaya. Sayangnya, sektor industri pengolahan belum tergarap optimal karena mahalnya biaya transportasi dari dan ke Natuna. Akibatnya, masih panjang jalan untuk membangun cerita sukses bagi perkembangan kehidupan masyarakat Natuna,” ujar Armand, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (saf)
