BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Melalui tata kelola yang lebih baik, program-program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurut Yassierli, berbagai persoalan pembangunan nasional pada akhirnya bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker dituntut mampu menghadirkan solusi konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam pengarahan mengenai strategi penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Yassierli menjelaskan, ruang lingkup tugas Kemnaker mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu, tata kelola yang efektif dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Selain memperluas pelatihan, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja agar lulusan program pelatihan dapat lebih cepat terserap oleh pasar tenaga kerja.
Di sisi regulasi, Kemnaker terus melakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan. Langkah penyederhanaan aturan dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi salah satu fokus transformasi organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier guna memperkuat profesionalisme dan kualitas layanan publik.
Transformasi kelembagaan tersebut diperkuat melalui pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Kemnaker juga mendorong pembangunan sistem data terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Cris, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
