BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengambil langkah menggunakan aplikasi RUTENA INA RISK dalam upaya mengidentifikasi dan mendata kerusakan rumah warga. Langkah ini diambil guna mempercepat proses penanganan hunian pasca gempa bumi yang melanda Kepulauan Bawean.
Dalam pelaksanaannya, PUPR berkoordinasi erat dengan pemerintah setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan identifikasi kerusakan pasca gempa.
“Kami dari Kementerian PUPR akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penanganan pasca gempa bumi di Pulau Bawean. Langkah awal yang perlu diambil adalah pendataan kerusakan rumah, yang kemudian akan diverifikasi melalui aplikasi RUTENA INA RISK. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan sudah digunakan oleh BNPB dalam identifikasi kerusakan pasca bencana,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada hari Sabtu (6/4/2024).
Dilaporkan bahwa pada hari Jumat, 22 Maret 2024, gempa bumi melanda Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik. Gempa pertama terjadi pukul 11.44 WIB dengan kekuatan 6.0 Skala Richter (SR), gempa kedua pukul 12.20 WIB dengan kekuatan 5.7 skala richter, dan gempa ketiga terjadi pukul 15.52 dengan kekuatan 6.5 skala richter.
Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah pada tanggal 26 Maret 2024, terdapat sekitar 6.460 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Rinciannya adalah sebanyak 6.164 rumah mengalami kerusakan ringan, 229 rumah mengalami kerusakan sedang, dan 67 rumah mengalami kerusakan berat.
Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Bupati Gresik, Fandi Ahmad Fani, serta berbagai pihak dari Forkopimda di Pendopo Pemkab Gresik dan perguruan tinggi lokal dalam upaya mendampingi proses perbaikan rumah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi sekaligus diskusi terkait proses pendataan dan pembangunan untuk masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Bawean.
Dirjen PUPR, Iwan Suprijanto, menegaskan bahwa penanganan bencana di Kepulauan Bawean dapat mengambil contoh dari upaya penanganan bencana di Gunung Semeru, di mana kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perguruan tinggi lokal diperlukan untuk mendampingi proses pembangunan kembali rumah yang rusak, baik yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memulai kolaborasi dengan perusahaan serta dunia akademis untuk menghadapi dampak gempa di Kepulauan Bawean. Selain itu, perencanaan master dan penentuan prioritas harus segera dilakukan, serta pembentukan tim khusus yang bertugas intensif dalam berkoordinasi di lapangan,” ujar Dirjen Iwan pada Senin (8/4/2024).
Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, berharap bahwa koordinasi ini akan memberikan bantuan yang signifikan mengingat dampak besar yang dialami oleh masyarakat, termasuk kerusakan rumah dan dampak psikologis akibat gempa yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
“Gempa ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bawean, namun berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sekitar 70 tahun lalu Pulau Bawean telah mengalami gempa. Kami merasa prihatin, dan semoga koordinasi ini dapat membawa solusi dan mempercepat proses rehabilitasi pasca gempa di Pulau Bawean,” harapnya.
Laporan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menyebutkan bahwa gempa susulan terus terjadi hingga 450 kali. Salah satu masalah utama yang dihadapi di Pulau Bawean adalah kerusakan bangunan hunian yang bervariasi, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, antara lain Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, Ali Murtadho, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur, Aditya Vico Vignata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial BP2P Jawa IV, Indro Utomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Misbahul Munir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suprapto, Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Ida, serta beberapa Kepala Dinas dan Camat di sekitarnya. (saf/infopublik.id)
