BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong dunia usaha dan industri memperluas akses kerja bagi tenaga kerja lanjut usia (lansia) seiring meningkatnya proporsi penduduk menua di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi penduduk lansia pada 2025 mencapai sekitar 11,93% dari total populasi dan terus meningkat sejalan dengan naiknya angka harapan hidup.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, menilai kondisi tersebut menandakan Indonesia mulai memasuki era masyarakat menua (aging population).
Menurutnya, situasi ini menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas dibandingkan usia produktif lainnya. Ini menunjukkan potensi besar yang belum dimanfaatkan,” ujar Esti dalam workshop bertema Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera di Jakarta, Rabu (15/4).
Dorong Kolaborasi dan Model Berkelanjutan
Kegiatan tersebut menitikberatkan pada penguatan akses kerja inklusif bagi lansia, sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan konkret di lapangan.
Selain itu, forum ini juga mendorong pengembangan model penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lansia yang berkelanjutan serta dapat direplikasi secara nasional.
Esti menegaskan, penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media.
“Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berhenti di tataran normatif, tetapi benar-benar berdampak,” katanya.
Siapkan Regulasi Khusus
Sejalan dengan upaya tersebut, Kemnaker tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk lansia.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperluas akses kerja, memperkuat perlindungan, serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lansia.
“Ini akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif ke depan,” ujar Esti.
