BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% (yoy), melampaui proyeksi konsensus sebesar 5,03%. Kinerja yang memuaskan ini didukung oleh kontribusi positif dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy) serta investasi sektor swasta sebesar 4,40% (yoy).
Dilihat dari sektor usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar dicatat oleh konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).
Dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada hari Selasa (20/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menghadiri rapat secara virtual, menekankan pentingnya untuk tetap berupaya maksimal di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Indonesia perlu memobilisasi dan memaksimalkan tiga pilar ekonomi guna menjaga kelangsungan fungsinya ke depan, dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Pertama, pilar ekonomi konvensional. Kita harus terus memperluas pasar ekspor dan meningkatkan produktivitas serta menarik investasi yang lebih efektif dan efisien. Saat ini, rasio output modal tambahan (ICOR) kita sekitar 6, kita harus memperbaiki efisiensi sehingga ICOR dapat mencapai angka target 4,” ujar Menko Airlangga.
Kemudian, pilar kedua adalah pendorong pertumbuhan ekonomi baru, yaitu revolusi digital yang akan memainkan peran kunci dalam masa depan. Sementara itu, pilar ketiga adalah penyempurnaan sistem ekonomi Pancasila, yang berorientasi pada keadilan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti pentingnya infrastruktur konektivitas di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi biaya logistik. Efisiensi biaya logistik menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
“Tahun sebelumnya, bersama dengan Menteri Bappenas dan Kepala BPS, kami meluncurkan indeks biaya logistik nasional, yang pada tahun 2022 mencapai 14,29%. Kami berkomitmen untuk menjadikan angka ini mendekati satu digit dalam sepuluh tahun ke depan, dan pada tahun 2045, targetnya adalah 8%,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, termasuk implementasi Ekosistem Logistik Nasional (NLE) untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional melalui kolaborasi antar instansi pemerintah dan pelaku bisnis.
Secara keseluruhan, progres implementasi NLE hingga 31 Desember 2023, sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020, telah berjalan dengan baik. NLE telah berperan dalam mendukung proses logistik nasional melalui inovasi layanan seperti SSm, SP2 online, dan DO online.
“Selain itu, sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020, Kementerian Perdagangan sedang mengintegrasikan pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini, Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 untuk memperbaiki kebijakan yang pro-bisnis, diharapkan langkah ini akan meningkatkan efisiensi,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menekankan perlunya peningkatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional hingga tahun 2045, melalui penguatan NLE, digitalisasi kegiatan logistik di luar pelabuhan, standarisasi layanan logistik, dan penguatan infrastruktur dan konektivitas.
“Upaya perbaikan sistem logistik juga melibatkan keterlibatan Indonesia dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas akses pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah,” tambah Menko Airlangga.(saf/infopublik.id)
