BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) terus memberikan dukungan bagi peningkatan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional melalui penyelenggaraan webinar edukasi pajak untuk nasabah badan usaha pada Selasa (30/01/24).
Dalam kegiatan edukasi ini, diulas mengenai penerapan tarif pajak baru bagi karyawan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 177 peserta yang aktif terlibat dalam diskusi. Selama webinar, juga disosialisasikan petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Hal ini bertujuan agar nasabah pemilik usaha dapat lebih mudah menghitung pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru.
Menurut data Kementerian Keuangan, pajak memberikan kontribusi dominan hingga mencapai 70% dari penerimaan negara dalam APBN. Direktur BCA Syariah, Pranata, menyatakan, “Sosialisasi mengenai ketentuan pajak ini merupakan bagian dari upaya edukasi BCA Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan nasabah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berdiskusi langsung dengan para ahli. Kami berharap pemahaman nasabah terhadap tata kelola pajak dapat meningkat, memberikan manfaat bagi kelangsungan bisnis, dan pada akhirnya, memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.”
Sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi tersebut, BCA Syariah mengundang Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Pajak. Kolaborasi antara BCA Syariah dan Dirjen Pajak dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini mencerminkan komitmen BCA Syariah dalam mendukung peningkatan literasi perpajakan dan kesadaran pajak bagi nasabah.
Penerapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak. Selain itu, aturan baru ini juga mempermudah pegawai untuk melakukan pengecekan atas pemotongan pajak yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan sistem administrasi pajak yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.
“Melalui edukasi ini, kami berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Seperti yang diketahui, manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan belanja negara di berbagai sektor,” tambah Pranata.(saf)
