BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA — Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang semakin luas mendorong perubahan paradigma dalam perlindungan data. Di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan identitas digital, autentikasi yang kuat dinilai menjadi faktor kunci untuk membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya.
Isu tersebut mengemuka dalam Garuda AI Impact Summit 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai tantangan pemanfaatan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup literasi digital, kepercayaan publik, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Menurut Nezar, kesenjangan di masa depan tidak lagi sekadar terjadi antara masyarakat yang terhubung dan tidak terhubung dengan teknologi, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan pihak yang tertinggal dari transformasi digital.
Dalam diskusi panel bertajuk AI for Digital Public Services, Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan adopsi AI. Dia menilai keamanan dan kenyamanan harus berjalan beriringan dalam setiap layanan digital.
“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Niki mencontohkan penggunaan teknologi kriptografi yang selama ini dimanfaatkan pelaku ransomware untuk mengunci data korban. Menurutnya, prinsip serupa dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan data.
“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” katanya.
Dia menjelaskan, perlindungan data tidak cukup hanya dilakukan melalui enkripsi. Organisasi dan instansi juga perlu mengendalikan akses dengan sistem autentikasi yang mampu memastikan siapa yang berhak mengakses data, pihak yang memegang kunci akses, serta bagaimana seluruh aktivitas penggunaan dapat ditelusuri.
Menurut Niki, lemahnya sistem autentikasi menjadi salah satu akar utama pelanggaran keamanan siber. Secara global, hampir 95% insiden keamanan data berawal dari sistem autentikasi yang tidak memadai.
Autentikasi dapat dilakukan melalui kombinasi informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), serta perangkat yang dimiliki pengguna (what you have). Pendekatan berlapis tersebut dinilai semakin penting di tengah berkembangnya modus penipuan berbasis AI yang kini tidak hanya meniru wajah dan suara, tetapi juga menyasar perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.
Niki juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi identitas digital nasional. Menurutnya, Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang mengacu pada praktik global dan didukung regulasi yang terus berkembang.
“AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah tersedia, standarnya sudah ada, dan regulasi terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah mempercepat implementasi,” ujarnya.
