BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan US Agency for International Development (USAID) telah bekerja sama untuk mendukung peran perempuan dan disabilitas dalam implementasi program ekonomi biru.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ekonomi biru ini menjadi inklusif bagi semua, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
“Saat ini, pengarus-utamaan gender menjadi salah satu kunci penting dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru yang inklusif,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ketika membuka Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/3/2024).
Pertemuan dengan tema “Inspiring Inclusion” ini merupakan forum bagi pejabat pemerintah, pemangku kepentingan dalam sektor perikanan, dan mitra pembangunan untuk membahas strategi pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa program ekonomi biru KKP mencakup berbagai inisiatif, mulai dari perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan yang terukur berdasarkan kuota, hingga pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mencakup pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta gerakan partisipatif nelayan dalam membersihkan sampah plastik di laut.
Menurut data dari KKP, terdapat 148.221 perempuan yang berperan sebagai pelaku usaha di sektor perikanan, baik sebagai nelayan, pemasar antar pelabuhan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, maupun petambak garam, dari total 1.449.681 pelaku usaha perikanan yang terdaftar.
Untuk meningkatkan peran perempuan dan disabilitas dalam sektor kelautan dan perikanan, KKP telah mengambil langkah-langkah konkret, mulai dari penetapan kebijakan, program kerja, hingga peningkatan anggaran untuk pengarusutamaan gender.
Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain adalah penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 51 Tahun 2016, Permen KP No. 43 Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 84 Tahun 2020. Selain itu, KKP juga melibatkan perempuan dan disabilitas dalam program pembangunan kampung nelayan modern dan kampung perikanan budidaya. Mereka juga memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak-anak pelaku utama perikanan, seperti nelayan, pembudidaya, dan petambak garam, pengolah, dan pemasar ikan.
Selain itu, KKP juga memberikan pelatihan dalam bidang penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan ikan kepada kelompok disabilitas dan perempuan. Mereka juga memfasilitasi akses permodalan, serta memberikan bantuan sarana untuk budidaya, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan.
“KKP telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender, dari Rp288 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp662 miliar pada tahun 2024,” ungkap Menteri Trenggono.
Wakil Direktur USAID Indonesia, Erin Nicholson, menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah tujuan inti dari program USAID yang menjadi dasar dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia, serta kunci untuk mencapai hasil pembangunan yang diinginkan.
“Ketika perempuan mampu berkontribusi dengan lebih baik, negara, masyarakat, dan keluarga pun menjadi lebih baik,” ujar Erin Nicholson.
Lebih lanjut, Nicholson menegaskan bahwa partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia. Melalui program USAID Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN), USAID Indonesia memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam peningkatan ekonomi dan mendukung perikanan berkelanjutan, sebagai langkah bersama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam mendukung ekonomi biru.
Program USAID Ber-IKAN mengintegrasikan pendekatan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam kebijakan perikanan, mengadakan pendampingan tatap muka bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong terbentuknya agen perubahan dalam kesetaraan gender di tingkat masyarakat, serta membantu perempuan dan kelompok marjinal untuk mengambil bagian dalam pengelolaan bersama sumber daya perikanan.
“Marilah kita gunakan pertemuan ini sebagai panggilan untuk bertindak, sebagai katalisator perubahan, dan sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi sektor perikanan dan Indonesia,” tambah Nicholson.
Pada Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, KKP juga meluncurkan logo baru untuk Pengarusutamaan Gender, sebagai simbol komitmen berkelanjutan KKP terhadap kesetaraan gender. (saf)
