BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menyadari peran penting sektor otomotif dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong industri otomotif di Indonesia untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan UMKM. Langkah ini dianggap krusial dalam mewujudkan program hilirisasi industri komponen sebagai bagian dari proses industrialisasi sektor otomotif.
“Kami mengajak industri otomotif untuk bersinergi dengan UMKM otomotif guna meningkatkan kapasitas mereka,” ujar MenKopUKM Teten Masduki dalam acara FGD bertajuk “Hilirisasi Industri Melalui UKM/IKM dan Koperasi Khususnya dalam Industri Komponen Otomotif R2/R3 EV” di Jakarta pada Jumat (8/3).
Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor otomotif memberikan kontribusi sebesar Rp311 triliun atau sekitar 9 persen dari total PDB Industri pengolahan non-migas. Pertumbuhan sektor otomotif dalam 5 tahun terakhir (2018-2023) mencapai 4,1 persen.
Menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), produksi kendaraan roda 4 pada tahun 2023 mencapai 1,395 juta unit. Sementara itu, ASEAN Automotive Federation (AAF) mencatat produksi sepeda motor/roda 2 sebanyak 5,2 juta unit pada tahun yang sama.
MenKopUKM menegaskan bahwa UMKM di sektor otomotif memiliki kapabilitas yang sangat baik, di mana mereka telah mampu menyediakan 65 persen dari komponen kendaraan dan alat berat. Oleh karena itu, kerjasama dengan UMKM dalam penyediaan komponen otomotif menjadi sangat penting, terutama dengan adanya ekosistem kendaraan listrik (electrical vehicle/ EV) yang tengah berkembang.
“Tren industri EV memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri perakitan kendaraan,” tambahnya.
Untuk mendorong UMKM produsen komponen otomotif, MenKopUKM menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan ini, Industri Besar Bidang Komponen (KBLI 129300) diwajibkan bermitra dengan UKM Komponen.
Dari segi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), saat ini telah dibangun rumah produksi bersama (RBP) untuk mendukung pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. Diharapkan RBP ini dapat menjadi pusat inovasi, desain, serta memfasilitasi akses pembiayaan.
“Melalui kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat, kami yakin bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya akan berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar MenKopUKM.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman, menambahkan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pelaku industri otomotif dan UMKM penyedia komponen otomotif untuk mengakses alat dan mesin pertanian (alsintan). Ini menjadi salah satu program lintas kementerian karena permintaan akan alsintan, terutama di pedesaan, cukup tinggi dan merupakan peluang bagi perluasan pasar.
“Salah satu peluang yang kita lihat adalah di sektor alat pertanian. Kita perlu mengadakan diskusi dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar pemerintah desa bisa membeli barang-barang tertentu dari UMKM,” ungkap Hanung.
Dalam hal pembiayaan, Hanung berharap UMKM produsen komponen otomotif membentuk koperasi untuk dapat mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. KemenKopUKM juga siap memberikan dukungan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM produsen knalpot, yang sering kali menjadi sasaran razia oleh aparat kepolisian.
“Kami akan mengadakan diskusi dengan pihak kepolisian pada 14 Maret 2024 untuk membahas ulang ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait masalah knalpot. Kami juga akan memberikan bantuan dalam hal aspek hukum,” katanya.
Presiden dan Chairman Institut Otomotif Indonesia (IOI), I Made Dana Tangkas, menyatakan bahwa IOI berencana untuk meningkatkan produksi kendaraan roda 2 dan 3 berbasis EV. IOI juga berkomitmen untuk membangun ekosistem EV dari hulu ke hilir sejalan dengan peningkatan permintaan kendaraan yang ramah lingkungan.
“Kami tidak hanya ingin fokus pada aspek body dan interior, tetapi juga ingin menjangkau hingga ke baterai kendaraan. Kami akan mengembangkan usaha dan koperasi baru,” ungkap Made.
IOI akan bekerja sama dengan UMKM produsen komponen otomotif dalam mewujudkan berbagai rencana strategis tersebut. Made yakin bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan produksi kendaraan roda 2 dan 3.
“Harapan kami adalah agar UMKM dapat menyediakan bahan baku atau komponen setengah jadi. Ini sejalan dengan arahan Menteri (Teten Masduki) terkait bagaimana kita dapat belajar dari negara-negara seperti China, Jepang, dan Korea dalam membangun rantai pasok industri yang solid,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rudolf Saut, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung program hilirisasi atau industrialisasi sektor otomotif. Untuk mewujudkannya, APINDO mengusulkan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama bagi semua pemangku kepentingan.
“Pertama, pemerintah dan dunia usaha, termasuk UMKM, perlu merumuskan roadmap pengembangan industri manufaktur yang dapat meningkatkan nilai tambah. Kedua, program hilirisasi harus didukung dengan peningkatan kemampuan industri dan UMKM, serta perlu mempertimbangkan pengembangan SDM dan teknologi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Semua ini bertujuan untuk menciptakan industri yang berkelanjutan,” tutur Rudolf. (saf)
