BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2023. Predikat WTP ini diraih Kemenhub secara berturut-turut sejak 2013 atau sebanyak sebelas kali beruntun.

“Kita patut bersyukur atas capaian Kementerian Perhubungan pada laporan pemeriksaan keuangan tahun 2023,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (25/7).

Selain memberikan opini WTP, BPK juga memberi sejumlah catatan dan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan di Kemenhub. Atas rekomendasi tersebut, Menhub berkomitmen untuk menindaklanjuti secara maksimal.

Baca Juga :   Bapanas Bersama Komisi IV DPR RI Pantau Harga Pangan di Pasar

“Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara, guna penyediaan layanan infrastruktur transportasi yang dirasakan nyata oleh masyarakat,” lanjut Menhub.

Selanjutnya Menhub mengapresiasi seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. “Tetap jaga integritas dan nasionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara,” imbuhnya.

Baca Juga :   KKP-USAID Dukung Perempuan dan Disabilitas dalam Ekonomi Biru yang Inklusif

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, predikat WTP bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan wujud kerja keras Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

]BPK juga memberikan apresiasi atas tindak lanjut Kemenhub atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007 – 2023. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 86,11%, dalam proses 13,65% dan belum ditindaklanjuti 0%. Sementara 0,24% rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alas an yang sah.

Baca Juga :   Kemendagri Dorong Pemda untuk Tingkatkan Pengelolaan BLUD

“Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti hanya 0,24%, ini adalah satu dari sedikit Kementerian/Lembaga. Artinya, jika rekomendasi yang sedang dalam proses selesai ditindaklanjuti, Kemenhub merupakan yang tertinggi seluruh Indonesia,” tutur Nyoman.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha, Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, dan Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal.