BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kerja sama internasional memegang peran kunci dalam merancang peta jalan komprehensif untuk mendorong transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Indonesia kini memusatkan perhatian pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih berkualitas, dengan tujuan untuk keluar dari jebakan middle-income.
Setelah sukses dalam mengemban Presidensi G20 pada Tahun 2022 dan menjadi Ketua ASEAN pada Tahun 2023 lalu, Indonesia terus mengokohkan posisinya di dunia internasional melalui sejumlah prioritas ekonomi internasional. Hal ini mulai dari penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, memperluas kerja sama dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, hingga menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE, serta membuka pembahasan aksesi dengan CP-TPP.
Sejalan dengan kerja sama tersebut, Indonesia kembali menekankan prioritas ekonomi internasional dengan menyatakan niatnya untuk bergabung sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menyusul niat tersebut, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka pembahasan aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.
“Keputusan ini merupakan tonggak penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membahas aksesi dengan OECD, dan sebagai ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan yang pesat, Indonesia berkomitmen untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan menuju pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang lebih baik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, pada Rabu (28/2/2024).
Dengan dimulainya pembahasan aksesi, langkah selanjutnya adalah menyusun Peta Jalan Aksesi yang akan dimulai dengan memetakan kesenjangan kebijakan Indonesia dengan standar OECD. Peta Jalan Aksesi ini direncanakan akan diperkenalkan pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada bulan Mei 2024 mendatang, dan selanjutnya akan dilakukan proses penyelarasan kebijakan dan regulasi.
“Kami berharap proses untuk menjadi anggota OECD bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara telah berhasil bergabung dalam waktu 3 tahun, di antaranya Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” tambah Menko Airlangga.
Dalam acara tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyatakan dukungan mereka terhadap Indonesia dalam proses pembahasan aksesi yang akan dilakukan. Dengan modalitasnya sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan penerapan good governance yang baik, sejumlah negara anggota optimistis bahwa Indonesia akan menjadi anggota penuh OECD. Mereka juga yakin bahwa proses aksesi ini akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pembukaan proses pembahasan aksesi ini. Keputusan ini luar biasa karena merupakan rekor pembukaan diskusi aksesi yang relatif cepat, hanya dalam 7 bulan,” ujar Dubes United Kingdom untuk Indonesia, Dominic Jermey.
Dengan referensi dari berbagai kebijakan dan standar di berbagai sektor yang dimiliki oleh OECD, diharapkan proses aksesi Indonesia akan mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di negara ini. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan standar juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan global, perdagangan, dan investasi, khususnya dalam kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi produk-produk ekspor dalam negeri, serta meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur.
Hingga saat ini, OECD memiliki 38 negara anggota yang mencakup sekitar 60% dari nilai PDB dan perdagangan global. Indonesia menjadi salah satu dari 6 negara kandidat aksesi OECD lainnya, bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Indonesia berpotensi menjadi negara ke-3 dari Asia yang menjadi anggota OECD, setelah Jepang dan Korea, serta negara pertama dari Asia Tenggara. Sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Key Partner OECD dengan adanya Framework Cooperation Agreement dan Joint Work Programme, yang dibuat berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis Pemerintah Indonesia.(saf/infopublik.id)
