BISNISASIA.CO.ID, BANDUNG – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan komitmennya untuk mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam menyusun aturan dan strategi baru guna memperkuat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa tantangan utama sektor perumahan saat ini adalah tingginya nominal angsuran, yang menjadi kendala bagi banyak masyarakat dalam memiliki rumah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong inovasi produk dan skema pembiayaan dengan tenor lebih panjang dan cicilan lebih terjangkau.
“Yang paling penting bagi pembeli rumah adalah cicilan. Kami tengah berinovasi agar tenor bisa diperpanjang sehingga cicilan bisa sekitar Rp1 juta per bulan,” ujar Kartika saat kunjungan ke Perumahan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025), dalam rangka mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Menurutnya, batas ideal cicilan rumah tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bulanan masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau penghasilan Rp5 juta, maka cicilan idealnya maksimal Rp1,5 juta. Jadi untuk penghasilan Rp4 juta, perlu tenor yang lebih panjang agar tetap terjangkau,” jelasnya.
Selain memperpanjang tenor, pemerintah bersama BTN juga tengah meninjau efisiensi harga rumah dan skema subsidi bunga atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar pembiayaan lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Kartika juga menambahkan bahwa harga rumah subsidi akan disesuaikan secara bertahap agar tidak terlalu jauh berbeda dengan rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah.
“Kami sedang mengusulkan penyesuaian karena harga rumah subsidi Rp166 juta sudah tidak relevan dengan kenaikan harga bahan bangunan,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah subsidi sehingga tidak jauh berbeda dengan hunian non-subsidi.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa pihaknya tengah berfokus pada peningkatan permintaan KPR melalui penurunan angsuran bulanan dan perpanjangan tenor hingga 20–30 tahun.
“Dengan tenor lebih panjang, angsuran bisa turun Rp100.000–Rp200.000 per bulan. Untuk masyarakat bawah, itu berdampak besar dan bisa meningkatkan penjualan rumah,” ujarnya.
BTN juga berupaya memangkas biaya awal KPR, seperti uang muka dan biaya administrasi, agar proses kepemilikan rumah semakin ringan.
“Kami ingin biaya di awal bisa lebih kecil atau bahkan diangsur, agar masyarakat tidak terbebani,” tambah Nixon.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan kebijakan penghapusan PPN dan BPHTB untuk rumah subsidi, sehingga biaya transaksi menjadi lebih ringan.
“Dengan begitu, masyarakat hanya perlu membayar harga rumahnya saja, tanpa tambahan biaya lain,” jelasnya.
Plt Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati, menilai bahwa prospek pasar perumahan subsidi dan non-subsidi masih sangat besar. Namun, diperlukan inovasi produk pembiayaan agar serapan pasar lebih optimal.
“Kami berharap BTN segera merampungkan produk KPR yang kompetitif agar bisa diakses masyarakat menengah dan MBR,” katanya.
Sebagai contoh, Perumnas Samesta Pasadana telah berhasil menjual sekitar 1.500 unit rumah dari total 2.800 unit yang direncanakan. Lokasi strategis dan dukungan infrastruktur seperti akses tol dan transportasi kereta api turut memperkuat minat masyarakat.
Dengan dukungan Kementerian BUMN dan BTN, diharapkan penyaluran KPR untuk MBR semakin luas, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pencapaian Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah.
