BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyoroti peran penting keamanan siber dalam ekonomi digital.
Perhatian ini diberikan karena data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen sebagian besar masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital, terutama terkait kebutuhan keuangan.
“Keamanan data dan transaksi digital adalah prioritas utama kami di BNI. Kami terus memperkuat sistem keamanan berlapis dengan teknologi terkini untuk memastikan keamanan setiap transaksi,” kata SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis.
Victor menyampaikan hal tersebut saat menjadi salah satu pembicara dari Wholesale Digital Workshop 2024 bertajuk “Digital Ekonomi di Indonesia: Tren, Regulasi, dan Tantangan Keamanan Siber” yang digelar di Ballroom Menara BNI Pejompongan, Selasa (10/12/2024). Pembicara yang hadir dalam diskusi ini adalah Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ekonomi Digital, Deputi IV, Kemenko Perekonomian Bayu Anggara Silvatika, Managing Director and Partner Boston Consulting Group Nerijus Zemgulys, dan SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis.
Diskusi kali ini menjadi lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Mei 2024, dengan fokus meningkatkan inklusi keuangan para pelaku bisnis dalam rangka mendukung persiapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030. Wholesale Digital Workshop kali ini bertujuan mempersiapkan para pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber. BNI menghadirkan acara ini sebagai usaha nyata dalam mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan digitalisasi kini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan perkembangan digitalisasi ekonomi, BNI berupaya mendukung transformasi digital melalui platform BNIdirect. “Platform dengan teknologi terkini ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi. Semua ini dilakukan agar para pelaku usaha Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang di pasar digital yang semakin dinamis,” ujarnya.
Merujuk data Google Temasek dan Bain Company (2024), pada tahun 2024, sekitar 35% pangsa ekonomi internet ASEAN ada di Indonesia. Selain itu, ekonomi internet Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.
Managing Director and Partner Boston Consulting Group Nerijus Zemgulys mengungkapkan meskipun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, kesenjangan dengan negara-negara ASEAN lainnya masih signifikan. Berdasarkan data World Bank 2022, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 12 persen, sementara Singapura menyumbangkan sebesar 37 persen, Malaysia 25 persen, dan Thailand 14 persen.
Pemerintah pun menyadari hal ini. Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ekonomi Digital, Deputi IV, Kemenko Perekonomian Bayu Anggara Silvatika mengatakan tanpa adanya pemahaman memadai dari konsumen dan pelaku usaha, maka potensi teknologi digital tidak dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bayu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis guna mendukung perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Salah satunya dengan merancang digital economy framework yang terdiri dari lima pilar: 1) Infrastruktur, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber, 4) Riset, Inovasi, dan Business Development, serta 5) Pendanaan dan Investasi.
“Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan strategi untuk mengimbangi laju inovasi tersebut. Untuk itu, kami berupaya untuk bergerak secara paralel dalam masing-masing pilar. Dua pilar yang paling mendasar adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital,” ujar Bayu.
Selain itu, Bayu menjelaskan pemerintah juga berupaya menciptakan regulasi yang dapat mengikuti laju inovasi tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital. “Kami juga fokus pada penguatan regulasi yang terkait dengan keamanan siber, untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Nerjius turut memberikan saran bagi para pelaku bisnis. “Dengan munculnya generasi yang melek teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang dipersonalisasi, sangat penting bagi perusahaan untuk memulai transformasi digital. Adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau GenAI, Internet of Things (IoT) dan Data, serta Augmented Reality (AR) akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perusahaan dan menjaga daya saing di pasar,” katanya.
Nerijus menekankan peran penting perbankan dalam mendorong digitalisasi pelaku bisnis, khususnya UMKM. Ia mengatakan, “Bank berperan sebagai anchor yang membantu pengusaha melakukan digitalisasi layanan, terutama dalam rantai pasokan. Dengan demikian, pengusaha dapat memproses layanan lebih cepat dan konsumen lebih mudah mengakses kebutuhan mereka.”
