BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengajak kerja sama internasional guna mewujudkan ekspansi kawasan konservasi laut hingga mencapai luas 97,5 juta hektar atau setara dengan 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045.
Langkah memperluas kawasan konservasi menjadi suatu kebutuhan mendesak guna menjamin keberlanjutan ekosistem laut serta melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP, Firdaus Agung, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta pada Selasa (23/4/2024).
Firdaus Agung sebelumnya menghadiri Konferensi Our Ocean (OOC) ke-9 yang digelar di Athena, Yunani pada tanggal 15 – 17 April 2024 dengan tema “Our Ocean: An Ocean of Potential”. Acara internasional tersebut dihadiri oleh perwakilan negara, LSM, dan donor internasional.
“Melalui perluasan kawasan konservasi hingga mencapai 30% pada tahun 2045, kami berpotensi melindungi beragam ekosistem laut seperti padang lamun seluas 58 ribu ha, mangrove seluas 211 ribu ha, terumbu karang seluas 1,2 juta ha, serta menjaga 30% area pemijahan dan menyimpan karbon sebanyak 188 juta ton CO2eq serta melindungi aset sumber daya laut senilai US$22 miliar per tahun,” ungkap Agung dalam konferensi OOC ke-9 tersebut.
Dalam Side Event OOC dan Dinner Reception, Firdaus mengemukakan target penambahan luas kawasan konservasi sebesar 97,5 juta hektar atau 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 melalui perluasan kawasan konservasi yang sudah ada, pembentukan kawasan konservasi baru, serta peluang untuk membentuk Kawasan Perlindungan Laut Berskala Besar (Large-Scale Marine Protected Areas/LSMPAs).
Konferensi Our Ocean (OOC) sendiri merupakan wadah global untuk menyelaraskan agenda kerja sama kelautan melalui peluang dan mobilitasi sumber daya manusia, dana, pengetahuan, dan lainnya, guna mencapai kesehatan laut yang optimal serta komitmen terhadap isu-isu penting di bidang kelautan. Sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara OOC ke-5 pada tahun 2018 di Bali. Pada OOC ke-9, pembahasan fokus pada 6 area aksi utama, yaitu: perubahan iklim, kehilangan biodiversitas/ kawasan konservasi laut, perikanan berkelanjutan, ekonomi biru berkelanjutan, keamanan laut, dan pencemaran laut.
Firdaus juga menekankan bahwa ekosistem laut memiliki peran penting dalam mendukung mata pencaharian lokal dan ekonomi nasional yang kokoh, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata. Namun, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan, pembangunan di daerah pesisir, dan pencemaran laut yang mengancam keberagaman hayati dan ekosistem laut, serta mengancam pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sejak tahun 2017, Indonesia telah menetapkan 60 komitmen dengan 51 komitmen yang telah selesai 100% dan 9 sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Dalam OOC ke-9, Indonesia menyatakan 7 komitmen baru, di antaranya 6 komitmen diajukan oleh KKP dan 1 komitmen oleh Bappenas.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Hellenic yang juga merupakan Kepala Delegasi RI, Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, mengungkapkan komitmen Indonesia, antara lain: 1) membentuk 200.000 hektar kawasan konservasi baru pada tahun 2024; 2) meningkatkan 10% (rata-rata) efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari baseline tahun 2023 terhadap 17,8 juta hektar kawasan konservasi yang telah ditetapkan; 3) melengkapi penyusunan 5 rencana tata ruang pada tahun 2024 sebagai pedoman penting dalam pengembangan area laut dan pesisir; 4) membentuk 30 Kampung/Desa Wisata Bahari di Indonesia pada tahun 2024; 5) melakukan penilaian cepat pada karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi pada tahun 2024 untuk inisiasi pembentukan jaringan dan database Blue Carbon serta merumuskan kebijakan dan pedoman tata kelola karbon biru; 6) melanjutkan program “Bulan Cinta Laut” dengan target peningkatan lebih dari 10% dari jumlah sampah yang dikumpulkan pada tahun 2023; dan 7) menyusun proposal untuk Instrumen Pendanaan Berkelanjutan untuk pengelolaan Kawasan Perlindungan Laut (Marine Protected Area/MPA) di Indonesia.
Kebijakan KKP, yang dipegang teguh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam forum-forum global, menegaskan bahwa konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi unggulan Indonesia dalam upaya pemulihan kelautan dan ekosistem perairan. Melalui strategi ini, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengelolaan kawasan konservasi laut secara berkelanjutan. (saf/infopublik.id)
