BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Proyek pembangunan Jalan Trans Papua segmen Jayapura-Wamena di wilayah Mamberamo-Elelim, Provinsi Papua Pegunungan, akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui konsorsium PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Proyek ini akan menggunakan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) setelah berhasil memenangkan lelang.
“Proyek ini akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun, terdiri dari dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa pemeliharaan,” ungkap Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (19/4/2024).
Adjib menjelaskan bahwa proyek ini, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah direncanakan sejak pencarian pasar terhadap proyek KPBU Trans Papua pada 6 September 2022. Nilai investasi (CAPEX) proyek ini mencapai Rp 3,3 triliun dengan skema pengembalian Availability Payment.
Dalam proyek ini, konsorsium Hutama Karya dengan porsi 55 persen dan HKI 45 persen akan bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan rancangan teknis dan konseptual (design), pembangunan, sumber pembiayaan, pengoperasian setelah selesai dibangun, pemeliharaan selama masa operasional, hingga pengembalian kepemilikan atau pengelolaan proyek kepada pemerintah setelah 15 tahun.
“Proyek KPBU Trans Papua ini akan menjadi jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena dengan panjang 50,14 kilometer (km),” jelasnya.
Lingkup pekerjaan akan mencakup penanganan jalan, jembatan, perbaikan lereng dan tebing, serta pembangunan fasilitas penimbangan.
Selanjutnya, konsorsium HK dan HKI akan membentuk perusahaan bersama sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek KPBU Trans Papua selama masa konsesi.
“Proses ini akan dimulai dengan penandatanganan perjanjian KPBU dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK),” tambah EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.
Menurut Adjib, proyek KPBU Trans Papua ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas, serta memperluas jaringan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Proyek ini akan menjadi langkah besar dalam pengembangan infrastruktur di Papua dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan di wilayah tersebut,” tutup Adjib.
Sekadar informasi, selain Trans Papua, Hutama Karya juga sedang mengerjakan beberapa proyek dengan skema KPBU, seperti pengembangan fasilitas pelabuhan komersial di Pelabuhan Anggrek Gorontalo milik Kementerian Perhubungan serta proyek pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat, bersama PT Indonesia International Automotive Proving Ground. (saf/infopublik.id)
