Degradasi hutan hujan tropis dinilai menjadi celah penting dalam upaya mencapai target pemanasan global 1,5°C. Dalam COP31, organisasi lingkungan menyoroti emisi akibat degradasi, kesenjangan pendanaan konservasi, serta risiko kebijakan bioenergi terhadap hutan alam dan gambut.
BISNISASIA.CO.ID, ANTALYA – Upaya dunia membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5°C menghadapi tantangan serius akibat degradasi hutan hujan tropis yang belum mendapat perhatian setara dengan deforestasi. Kerusakan hutan secara bertahap dinilai berpotensi memperbesar emisi karbon sekaligus melemahkan fungsi ekosistem sebagai penyerap karbon.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi sampingan atau side event Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive, pada 20 November 2026.
Diskusi diselenggarakan Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Plant-for-the-Planet bersama MADANI Berkelanjutan, Fern, Natural Resources Defense Council (NRDC), serta United Nations Environment Programme (UNEP). Forum tersebut membahas kondisi hutan global, celah pendanaan konservasi, hingga risiko kebijakan energi yang berpotensi mendorong alih fungsi hutan.
Degradasi Hutan Lebih Luas dari Deforestasi
Advocacy Director RFN Anders Haug Larsen memaparkan tinjauan global pertama organisasi tersebut mengenai degradasi hutan hujan. Kerusakan akibat pembalakan, kebakaran di Amazon, serta fragmentasi kawasan hutan menjadi sekitar 50 juta petak menjadi sejumlah faktor yang memperburuk kondisi ekosistem.
Menurut Anders, kondisi hutan hujan tropis dunia menunjukkan bahwa sekitar sepertiga kawasan hutan asli masih utuh, sepertiga telah hilang, dan sepertiga lainnya mengalami degradasi.
“Temuan penting laporan kami menunjukkan bahwa luas hutan yang terdegradasi kini lebih besar daripada luas hutan yang telah gundul, bahkan emisi akibat degradasi telah melampaui emisi dari deforestasi itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, hutan di Afrika dan Asia Tenggara memiliki potensi tumbuh kembali apabila gangguan dihentikan. Namun, hutan sekunder yang pulih tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi ekologis hutan asli yang masih utuh.
Persoalan degradasi juga terjadi di kawasan utara. Senior Advocate NRDC Matt Williams menyoroti praktik penebangan dan pengembangan bioenergi yang berpotensi tidak tercatat sebagai deforestasi karena tidak disertai perubahan fungsi lahan.
Menurut Matt, penebangan habis kerap dikategorikan sebagai pengelolaan hutan lestari selama lahan tidak dialihfungsikan. Padahal, praktik tersebut dapat mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon.
Ekspansi bioenergi dan industri ekstraktif yang menopang teknologi energi bersih turut menambah tekanan terhadap hutan di Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa.
Ia memperingatkan, hutan di belahan bumi utara berisiko berubah dari penyerap karbon menjadi sumber emisi pada paruh kedua abad ini. Karena itu, indikator perlindungan hutan dalam skema pendanaan global perlu memperhitungkan kehilangan tutupan pohon, termasuk kerusakan yang tidak tercatat melalui data kebakaran.
Kesenjangan Pendanaan Perlindungan Hutan
Dari sisi ekonomi lingkungan, perwakilan UNEP dan UN-REDD Programme Katrina Borromeo menyoroti besarnya manfaat ekonomi dari perlindungan hutan yang belum diimbangi pendanaan memadai.
Perlindungan hutan di wilayah berisiko tinggi diperkirakan dapat menghindarkan kerugian akibat bencana hingga sekitar US$84 miliar per tahun. Namun, menurut Katrina, kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan konservasi baru mencapai sekitar 10% dari total pendanaan.
Sementara itu, kebutuhan pendanaan global untuk perlindungan hutan diperkirakan mencapai US$300 miliar.
Katrina menilai pendekatan lanskap diperlukan agar konservasi berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Perlindungan hutan juga perlu mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada ekosistem tersebut.
Ia mengingatkan bahwa bioenergi tidak otomatis netral karbon. Pengembangan energi berbasis biomassa tetap perlu memperhitungkan dampaknya terhadap hutan dan penggunaan lahan.
TFFF Perlu Menjamin Perlindungan Hutan dan Hak Masyarakat
Forest Finance and Governance Campaigner Fern Tyala Ifwanga menilai Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dapat menjadi instrumen penting untuk memberikan insentif kepada negara dan komunitas yang menjaga hutan tetap berdiri.
Skema tersebut dinilai berpotensi mengubah insentif ekonomi, sehingga mempertahankan hutan menjadi lebih menguntungkan dibandingkan aktivitas yang merusaknya. TFFF juga dirancang dengan alokasi minimal 20% pendanaan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Namun, Tyala menekankan perlunya pengawasan terhadap indikator degradasi dan sumber investasi. Pengukuran yang hanya mengandalkan data kebakaran dinilai belum mampu menangkap kerusakan akibat aktivitas manusia.
Menurutnya, kredibilitas TFFF juga bergantung pada penerapan aturan yang mencegah dana mengalir ke sektor ekstraktif yang merusak hutan.
Selain itu, panduan operasional TFFF perlu menjamin akses pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, pengakuan hak tenurial, serta perlindungan ruang sipil bagi para pembela lingkungan.
Indonesia Hadapi Paradoks Kebijakan Bioenergi
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad membawa pembahasan degradasi hutan ke konteks Indonesia. Ia menyoroti kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 serta potensi kontradiksi kebijakan transisi energi yang berisiko menekan hutan alam dan gambut.
Nadia menilai kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata dapat dipandang sebagai dampak kemarau panjang akibat El Niño. Peristiwa tersebut juga mencerminkan tantangan pencegahan dan keterbatasan anggaran penanganan.
Model Area Indikatif Terbakar yang dikembangkan MADANI Berkelanjutan memperkirakan sekitar 2,5 juta hektare lahan terbakar pada Januari-September 2026. Angka tersebut disebut jauh melampaui data resmi pemerintah.
Kebakaran, menurut Nadia, merupakan penyebab sekaligus gejala degradasi. Hutan yang pernah terbakar cenderung menjadi lebih kering dan rentan mengalami kebakaran berulang.
Ia juga mempertanyakan definisi lahan terdegradasi yang digunakan dalam kebijakan pengembangan bioenergi.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus kita ajukan adalah: terdegradasi menurut siapa? Pemerintah menyatakan bahan baku biodiesel B50 hingga B100 akan memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan terdegradasi, padahal peta lahan kritis tersebut turut mencakup hutan alam, gambut, hingga areal perhutanan sosial,” kata Nadia.
Berdasarkan kajian MADANI Berkelanjutan, di Merauke hanya sekitar 0,2% dari hampir dua juta hektare kawasan Proyek Strategis Nasional yang tergolong lahan kritis. Selebihnya, kawasan tersebut disebut mencakup hutan alam dan lahan basah yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.
Nadia menegaskan, tanpa definisi degradasi yang konsisten dan persetujuan masyarakat melalui mekanisme persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa), kawasan hutan yang terbakar berisiko dialihkan menjadi perkebunan energi.
Lima Rekomendasi untuk Perlindungan Hutan
Dalam diskusi COP31 tersebut, koalisi organisasi masyarakat sipil mengajukan lima rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hutan dan memastikan pendanaan konservasi berjalan efektif.
Pertama, pemerintah perlu menetapkan aturan yang melarang konversi hutan dan lahan bekas terbakar menjadi perkebunan komersial, serta memprioritaskan pemulihan ekosistem, termasuk gambut.
Kedua, penetapan lahan terdegradasi perlu dilakukan melalui verifikasi bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat, dengan dukungan peta lapangan serta mekanisme Padiatapa atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Ketiga, target pengembangan bioenergi harus diuji berdasarkan daya dukung lingkungan sebelum diterjemahkan menjadi kebutuhan lahan. Hutan alam perlu ditempatkan sebagai batas yang tidak boleh dilanggar.
Keempat, pengakuan hak tenurial masyarakat adat perlu dipercepat agar mereka dapat mengakses pendanaan konservasi, termasuk alokasi TFFF. Upaya tersebut juga harus disertai pemberantasan pembalakan ilegal dan penghentian kriminalisasi pembela hutan.
Kelima, indikator degradasi dalam TFFF perlu diperluas di luar data kebakaran. Skema pendanaan tersebut juga perlu memiliki daftar pengecualian investasi yang mencegah aliran dana ke sektor ekstraktif perusak hutan.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa pencapaian target iklim tidak cukup hanya dengan menghentikan deforestasi. Perlindungan hutan yang masih berdiri, pemulihan kawasan terdegradasi, serta pengakuan hak masyarakat yang menjaga hutan menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan target pemanasan global 1,5°C.











