BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Penerimaan pajak pada bulan Januari 2024 telah mencapai angka Rp149,25 triliun, setara dengan 7,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. Dari jumlah ini, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPH) non migas, mencapai Rp83,69 triliun atau sekitar 56,1 persen dari total penerimaan.
Selain itu, kontribusi penerimaan pajak juga berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp57,76 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp810 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan dari PPH migas mencapai Rp6,99 triliun, setara dengan 9,15 persen dari target APBN.
“Dari sisi penerimaan pajak bruto, kami melihat bahwa trennya masih menunjukkan peningkatan. Ini berarti penerimaan pajak kita masih cukup positif, meskipun kita telah melihat pertumbuhan yang sangat baik pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, pada Kamis (22/2/2024).
Menurut Menkeu, dari segi aktivitas ekonomi, realisasi penerimaan PPN dalam negeri dan impor masih menunjukkan tren positif. Begitu pula dengan realisasi penerimaan PPH 21 yang mencapai Rp28,3 triliun atau sekitar 18,9 persen. Hal ini mencerminkan peningkatan jumlah lapangan kerja dan juga perbaikan dalam sektor penghasilan.
Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi sebesar Rp38,8 triliun atau setara dengan 26,6 persen dari total penerimaan, diikuti oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan pertambangan.
“Data mengenai jenis-jenis penerimaan pajak berdasarkan sektor ini menunjukkan bahwa seluruh sektor masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara kita,” jelas Sri Mulyani.
Selain dari sektor perpajakan, Menkeu Sri Mulyani juga mengungkapkan realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Hingga Januari 2024, penerimaan dari bea masuk mencapai Rp3,9 triliun, bea keluar Rp1,2 triliun, dan penerimaan dari cukai sebesar Rp17,9 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Januari 2024 juga menunjukkan hasil yang baik, mencapai Rp43,3 triliun atau setara dengan 8,8 persen dari target APBN 2024. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa kinerja positif ini didorong oleh stabilitas harga komoditas seperti minyak dan batubara, serta penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
“Dalam konteks penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, kita melihat bahwa terdapat setoran dividen interim sebesar Rp6,8 triliun dari BUMN perbankan, khususnya PT BRI. Sementara itu, PNBP lainnya tumbuh sebesar Rp15,9 triliun, yang terdiri dari pendapatan TAYL. Sedangkan pendapatan BLU mencapai Rp1,7 triliun, yang sebagian besar berasal dari peningkatan penerimaan layanan rumah sakit dan pendidikan,” tambah Wamenkeu.
Dengan kinerja penerimaan yang baik hingga Januari 2024, pemerintah optimistis untuk melanjutkan tren positif ini guna mendukung arus kas negara yang penting untuk realisasi belanja negara.(saf)
