BISNISASIA.CO.ID, YOGYAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melalui Biro Komunikasi mengadakan Forum Komunikasi Daerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis di sektor pariwisata di daerah. Forum ini bertujuan untuk membawa pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, khususnya DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan sambutannya secara daring pada kegiatan Forkomda, yang berlangsung pada Selasa (19/3/2024) di Yogyakarta. Beliau menekankan betapa pentingnya tata kelola komunikasi yang efektif dalam mempertahankan reputasi atau citra pariwisata.
“Manajemen komunikasi krisis, sebagai bagian dari upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif saat krisis pariwisata terjadi. Hal ini juga membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi krisis,” ujar Menparekraf Sandiaga.
Sejak tahun 2023, Biro Komunikasi Kemenparekraf telah merancang panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui komunikasi yang efektif.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, yang membuka acara Forkomda, berharap bahwa forum ini dapat memberikan bantuan kepada pemangku kepentingan dalam memahami pentingnya manajemen komunikasi krisis untuk mengurangi dampak dari berita negatif terhadap industri pariwisata.
“Forkomda sebelumnya telah dilaksanakan di Bali, dan kini kami hadir di Yogyakarta dengan rencana akan diadakan juga di Jawa Barat,” ungkap Dewi.
Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa manajemen berbagai isu sektor pariwisata di Kemenparekraf dimulai dengan Crisis Detection Analysis (CDA) yang bertujuan untuk memahami isu dan dampaknya terhadap industri pariwisata. Biro Komunikasi Kemenparekraf berusaha untuk mengelola isu-isu tersebut agar tidak menjadi potensi risiko tinggi atau mencapai situasi yang ekstrem.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, menyoroti bahwa krisis yang berulang-ulang di suatu destinasi pariwisata akan berdampak pada daya tarik destinasi tersebut. Pemahaman yang baik dalam mengelola strategi komunikasi diperlukan untuk mengatasi persepsi negatif yang mungkin muncul.
“Misalnya, jika suatu tempat dianggap rawan bencana, akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat dan efektif sangatlah penting. Pariwisata bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang keselamatan. Pemangku kepentingan harus memahami hal ini,” jelas Fadjar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin, menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani krisis pariwisata di Yogyakarta. Salah satunya adalah melalui kegiatan pra-krisis, koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk pelatihan dan pendampingan, serta pemanfaatan media sosial.
“Ketika isu menjadi cukup besar, kami mengadakan konferensi pers. Dalam menangani krisis pariwisata, kami memahami bahwa kolaborasi sangatlah penting karena tidak bisa bekerja sendiri. Di Yogyakarta, kami memiliki forum pentahelix di mana kami dapat berbagi informasi dan memperoleh masukan dari kampus, PHRI, serta instansi seperti Polri. Kolaborasi antara Otorita Borobudur dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten juga terus berlanjut, sebagai bagian dari upaya menangani krisis pariwisata di Yogyakarta,” tambahnya.
Kegiatan Forkomda ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta, terdiri dari para kepala dinas pariwisata tingkat provinsi/kabupaten/kota dari DIY dan Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tim Diskominfo Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta Tim Humas Provinsi DIY dan Jawa Tengah. (saf)
