Scroll untuk baca artikel
Finansial

Risiko Pasokan Obligasi Lebih Rendah untuk 2024, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

55
×

Risiko Pasokan Obligasi Lebih Rendah untuk 2024, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

Sebarkan artikel ini
Radhika Rao & Maynard Arif.

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada pertengahan Januari. Gubernur BI menegaskan keyakinannya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 4,5-5,3% untuk tahun 2023 dan diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun 2024, sekitar 4,7-5,5%. Bank Sentral AS diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada paruh pertama tahun 2024 dan kemungkinan akan melakukan pemangkasan tiga kali pada paruh kedua tahun tersebut. Mengantisipasi hal ini, pihak berwenang mungkin akan mempertimbangkan untuk memperpanjang periode sebelum menaikkan suku bunga, dengan fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah melalui pendekatan multilateral, termasuk menjaga selisih suku bunga, langkah-langkah stabilisasi berbasis kebutuhan, dan intervensi pasar. Selain itu, BI juga berkomitmen untuk meningkatkan pasokan dolar AS dan memperdalam pasar uang melalui langkah-langkah manajemen modal, seperti kepatuhan terhadap aturan pendapatan ekspor dan pengenalan instrumen valuta asing baru yang diumumkan pada akhir tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah Surat Berharga Republik Indonesia (SRBI) berdenominasi rupiah yang beredar mencapai Rp296 triliun, sementara Surat Berharga Valuta Asing (SVBI) berdenominasi dolar AS mencapai US$896,5 juta. (Suku bunga di Indonesia: Langkah Baru untuk Menarik Arus Dana).

Prospek Kebijakan

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pelaku pasar mengenai langkah selanjutnya, di mana Tim Riset Makroekonomi DBS melihat manfaat dari penundaan penyesuaian kebijakan moneter untuk melonggarkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024.

Inflasi berhasil dikelola dengan baik pada paruh kedua tahun 2023, dengan dukungan dari faktor-faktor dasar yang membantu membatasi pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum di bawah 3% pada akhir tahun tersebut. Kenaikan biaya pangan yang terjadi berhasil diimbangi melalui langkah-langkah administratif proaktif serta kebijakan ketahanan pangan, selain dari upaya peningkatan impor (beras) – lihat grafik. Inflasi inti menunjukkan tren melemah di bawah 2%. Ekonom dari Bank DBS memperkirakan tingkat inflasi untuk tahun 2024 akan mencapai rata-rata 2,8% secara tahunan, dengan estimasi tingkat inflasi lebih tinggi pada paruh pertama tahun tersebut, berkisar antara 3,0 hingga 3,5%, sebelum kemudian mengalami penurunan.

Baca Juga :   Penyakit Kritis Makin Meningkat, Masihkah Proteksi Penyakit Kritis Saat ini Relevan?

Namun, perbedaan suku bunga kebijakan antara AS dan Indonesia masih cukup rendah, sehingga mendorong investor asing untuk memperhatikan dengan cermat kondisi makroekonomi global. Meskipun prospek inflasi mendukung, perubahan dalam ekspektasi penurunan suku bunga AS telah mengakibatkan fluktuasi yang tidak menentu dalam imbal hasil Surat Utang Negara (SUN). Dolar AS juga sedang mengalami fase konsolidasi setelah mengalami koreksi tajam pada akhir tahun sebelumnya, yang mengakibatkan kisaran nilai tukar dolar AS-rupiah berada di antara 15.500 hingga 15.700, meskipun cadangan devisa negara meningkat mendekati rekor tertinggi. Dengan latar belakang ini, bank sentral sepertinya akan menahan diri untuk memberikan sinyal kebijakan yang lebih lunak atau melakukan pelonggaran kebijakan sampai terdapat kejelasan mengenai perkembangan faktor eksternal. Siklus pemilihan umum akan dimulai pada bulan Februari, dengan hasil jajak pendapat swasta saat ini menunjukkan kemungkinan adanya putaran kedua pemilihan pada sekitar bulan Juni 2024.

Konsolidasi Fiskal Sesuai dengan Target

Selaras dengan kebijakan moneter yang ketat, konsolidasi fiskal juga menjadi prioritas. Indonesia berhasil mencatatkan defisit anggaran terkecil sejak tahun 2011, sebesar -1,65% dari PDB (Rp347,6 triliun) pada tahun 2023, yang merupakan peningkatan dari revisi sebelumnya yang mencapai -2,3% dan juga lebih baik dari perkiraan anggaran awal yang mencapai -2,45% dari PDB (Rp598,2 triliun). Pertumbuhan pendapatan sebesar 5,3% secara tahunan berhasil mengungguli kenaikan belanja sebesar 0,8% secara tahunan pada tahun yang sama. Di luar dana hibah, laju pertumbuhan pendapatan total adalah 5% secara tahunan, mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 31% pada tahun 2022.

Pendapatan pajak tahun 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 8,9% secara tahunan, didorong oleh peningkatan pendapatan langsung dan juga pendapatan yang dipengaruhi oleh harga komoditas. Pendapatan non-pajak naik ke level tertinggi baru, meskipun dalam laju yang lebih moderat, mencapai 1,7% pada tahun tersebut, karena pendapatan royalti mengalami peningkatan meskipun harga komoditas mengalami penurunan. Selain itu, pembayaran dividen yang lebih tinggi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik di sektor perbankan maupun non-perbankan, juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan tersebut. Namun demikian, peningkatan ini menandai perlambatan dari rata-rata kenaikan sebesar 31% dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga :   Google Merilis AI Generasi Baru untuk Gmail dan Cloud Software

Sebagai persentase dari PDB, pendapatan pajak domestik masih berkisar di sekitar 10% (lihat grafik), lebih rendah daripada masa awal dasawarsa ini, tetapi telah pulih secara tajam dari posisi terendah selama pandemi. Rincian pengeluaran menunjukkan pergeseran ke arah subsidi nonenergi (makanan), impor beras, pegawai, dan transfer daerah.

Untuk 2024, target defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 miliar (-2,29% dari PDB), didukung oleh target penerimaan pajak sebesar 6,3% secara tahunan, sesuai dengan rata-rata sebelum pandemi. Pengeluaran diperkirakan mencapai 6,4% secara tahunan, jauh lebih tinggi dari 2023, dan kemungkinan besar didorong oleh peningkatan menjelang pemilu, belanja pegawai, jaminan sosial, dan subsidi energi, yang lebih rendah. Meskipun laju pengeluaran pemerintah lebih lemah dibandingkan dengan anggaran menimbulkan risiko penurunan pertumbuhan, ketahanan pendapatan akan menjadi faktor terpenting untuk dicermati, terutama jika harga komoditas terkoreksi lebih lanjut.

Risiko kelebihan pasokan obligasi akan lebih rendah

Meskipun demikian, Indonesia menghadapi risiko pasokan obligasi lebih rendah pada 2024, menurut penilaian DBS Macroeconomic Research Team.

Pertama, realisasi anggaran lebih rendah telah menghasilkan penurunan dalam penggunaan pembiayaan tunai, yang memungkinkan pemerintah untuk mengurangi pinjaman, seperti yang terjadi dalam akhir dua tahun terakhir. Dengan demikian, total pembiayaan fiskal turun 40% secara tahunan pada 2023 menjadi Rp360 triliun dibandingkan dengan tahun 2022. Kedua, alokasi pembiayaan tunai (SAL) dipatok sebesar Rp51 triliun untuk tahun 2024, meskipun DBS Macroeconomic Research Team menduga kas temporer (cash buffer) tambahan kemungkinan akan naik setidaknya dua kali lipat pada akhir tahun. Selanjutnya, pembiayaan bruto dipatok di angka Rp1.266 triliun dan neto Rp666 triliun, dengan keduanya kemungkinan akan lebih rendah berdasarkan atas revisi perkiraan defisit DBS Macroeconomic Research Team, yaitu -1,8% dari PDB tahun ini – lihat grafik (risiko kesenjangan lebih sempit) vs anggaran -2,3%. Terakhir, pasar juga memperkirakan pembiayaan nonutang dan program pinjaman lebih tinggi, yang akan membantu mengurangi total penerbitan obligasi.

Baca Juga :   Xendit Paparkan Tren Pembayaran Digital di Indonesia Tahun 2023

Mengingat hal tersebut di atas, DBS Macroeconomic Research memandang rencana pemerintah untuk menghimpun dana sebanyak Rp240 triliun pada triwulan pertama tahun 2024 (Rp36 triliun per minggu), lebih tinggi dari triwulan keempat 2023, sebagai langkah untuk melakukan pinjaman dini. Pada pertengahan Januari 2024, pemerintah telah menerbitkan 7% dari target pembiayaan obligasi 2024. Indonesia juga telah menghimpun $2,05 milyar bulan ini melalui penerbitan obligasi dolar (5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun) dalam tiga tahap pada awal tahun. Obligasi tersebut diterbitkan menyusul penghimpunan dana sebesar $2 milyar melalui sukuk dolar AS/obligasi syariah pada November. Obligasi dalam mata uang asing ini juga membantu mendukung posisi neraca pembayaran, terlepas dari saldo kas rupiah, yang cukup besar. Pengeluaran diperkirakan tidak akan mencapai target, terutama dengan pemilu mendominasi narasi tahun ini, yang juga akan menurunkan total kebutuhan pembiayaan.

Secara keseluruhan, dinamika ini akan menurunkan gejolak pasar obligasi rupiah, tepat pada saat pelaku pasar masih fokus pada pemilihan waktu dan skala penurunan suku bunga AS tahun ini. Ekonom Bank DBS tetap memiliki pandangan positif terhadap ruang pendapatan tetap rupiah, dan memperkirakan penurunan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang pada akhir 2024.(saf)