BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti eskalasi transformasi digital dan inovasi kawasan dalam memacu langkah pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kawasan.
Dilaporkan oleh laman resmi Kemlu RI pada Selasa (23/4/2024), Asia Pasifik kini menjadi pionir dalam perjalanan transformasi digital global dengan mempercepat laju inovasi sebanyak 10 tahun, terutama didorong oleh dampak dari Pandemi COVID-19.
“Kemajuan yang luar biasa ini seharusnya menjadi tiket emas bagi kita untuk memimpin dalam upaya pencapaian Pembangunan Berkelanjutan secara global,” ujar Retno dalam Sidang Komisi ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) di Bangkok, Thailand (22/4/2024).
“Proyeksi ekonomi internet di Asia Tenggara sendiri diprediksi oleh World Economic Forum akan mencapai USD 1 triliun pada tahun 2030,” tambahnya.
Namun demikian, Retno juga menyoroti paradoks yang timbul dari kemajuan tersebut.
Menurut laporan PBB tahun 2024, terdapat potensi keterlambatan mencapai SDGs di kawasan Asia Pasifik hingga 32 tahun ke depan (diperkirakan akan tercapai pada 2062), akibat dari dampak Pandemi COVID-19 serta konflik yang meradang di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Menlu menekankan urgensi inovasi digital kawasan dalam menanggulangi paradoks tersebut.
Retno juga menyinggung upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Visi tersebut memfokuskan pada pengembangan digital dalam pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, merangsang peluang ekonomi, serta meningkatkan produktivitas.
Menlu menyampaikan tiga langkah penting untuk memperkuat kerja sama dalam transformasi digital dalam kerangka UNESCAP, yakni:
Pertama, mengembangkan rencana aksi digital yang terpadu.
“Lanskap digital di Kawasan Asia Pasifik saat ini sangat beragam,” ujarnya. Perbedaan dalam kesiapan nasional dan regional, serta variasi dalam kapasitas regulasi, telah menjadi tantangan tersendiri dalam meraih inovasi digital secara regional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menlu menekankan pentingnya bagi Asia Pasifik untuk menyusun rencana aksi digital yang terintegrasi, yang dapat memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, merangkul potensi negara-negara di kawasan, serta mengkoordinasikan berbagai inisiatif yang ada, termasuk di ASEAN dan APEC.
Kedua, mendorong inklusivitas digital untuk menutup kesenjangan digital.
Saat ini, masih terdapat kesenjangan gender dalam penggunaan internet di kawasan, di mana jumlah pengguna internet perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna internet laki-laki, dengan kesenjangan sekitar 264 juta orang, atau sekitar 6 persen. Selain itu, terdapat kesenjangan akses internet antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
Untuk mengatasi hal ini, Menlu menegaskan perlunya berbagai inovasi digital yang inklusif, seperti investasi di sektor fin-tech dan start-up yang dipimpin oleh perempuan; mendorong peningkatan infrastruktur digital; dan memperluas akses untuk pelatihan literasi digital.
Ketiga, memastikan pemanfaatan teknologi transformasional untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan.
“Teknologi emergen seperti kecerdasan buatan telah membawa dimensi baru dalam hubungan antara teknologi dan geopolitik,” ujar Menlu.
Di satu sisi, teknologi transformasional dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk memperdalam rivalitas global.
Maka dari itu, menurut Menlu, diperlukan pengelolaan secara regional untuk mencegah penyalahgunaan, sekaligus memastikan bahwa kontribusi teknologi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sidang Komisi ke-80 UNESCAP kali ini membahas tema “Memanfaatkan Inovasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik” dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara di kawasan.
Indonesia turut serta aktif dalam memajukan agenda pembangunan dalam pertemuan UNESCAP. Pada tahun ini, Indonesia menjadi inisiator dan tuan rumah Side Event “Percepatan Aksi Iklim Berbasis Laut” yang dijadwalkan berlangsung pada 24 April 2024.
Selama kunjungannya, Menlu juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP, Menlu Mongolia, dan Menlu Tonga untuk membahas kerja sama bilateral, regional, dan global. (saf)
