BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan strategi dan upaya untuk menghadapi arus balik Lebaran dari pulau Sumatera ke Jawa. Dalam rapat koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024 di Mapolda Lampung pada Jumat (12/4/2024), berbagai langkah telah diputuskan, termasuk rencana cadangan untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan saat puncak arus balik.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa PT ASDP telah diberi tugas untuk merancang rencana cadangan guna menghadapi berbagai kemungkinan, sehingga arus perjalanan menjadi lancar tanpa adanya antrian.
Dia juga telah memerintahkan percepatan penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal saat diperlukan agar arus balik berjalan lancar.
“Yang terpenting adalah sinergi antara regulator, operator, dan aparat. Saya berpikir bahwa komando ada di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung. Jika ada operator atau regulator yang kurang tanggap, mereka akan diberi peringatan agar pola operasionalnya lebih baik. Kita berharap bahwa mudik kali ini dapat berlangsung ceria, aman, dan lancar,” ujar Menhub dalam pernyataan resminya pada Sabtu (13/4/2024).
Menhub menambahkan bahwa Pelabuhan Panjang akan dimaksimalkan sebagai pelabuhan penyeberangan, dengan tiga kapal beroperasi dari pelabuhan tersebut dengan keberangkatan pukul 12.00, 14.00, dan 16.00 WIB.
“Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, ini tentu lebih efisien sehingga tidak perlu pergi ke Bakauheni,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa truk tiga sumbu tidak diperbolehkan beroperasi selama arus balik karena berpotensi mengganggu lalu lintas dan sulit dikendalikan.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa rapat ini fokus pada penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ.
“Beberapa langkah telah kita sepakati, yang tinggal dilakukan adalah bagaimana kita mampu menegakkan dan melaksanakan implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Sejumlah langkah yang telah disepakati termasuk penetapan tiga kategori sistem penundaan, yaitu kategori hijau, kuning, dan merah. Kategori hijau berarti antrean berada dalam kondisi normal dan kebijakan berjalan seperti biasa.
Sementara itu, kategori kuning berarti jika terlihat ada antrean sepanjang 1 km dari pintu gerbang pelabuhan, maka sistem penundaan akan diaktifkan dengan membuka lima area istirahat dan empat zona buffer yang tersedia di lintas tengah dan lintas timur.
“Namun jika antrean kendaraan mencapai 4 km sebelum pintu gerbang, itu sudah masuk kategori merah. Tindakan yang akan diambil adalah mengaktifkan semua area istirahat dan jalur tol khusus,” tambah Muhadjir. (saf/infopublik.id)
