BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan merata di seluruh Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam beragam jangka waktu. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, bendungan, hingga infrastruktur lainnya menjadi fokus PSN yang berjalan.
Melansir laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Februari 2024, sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi dengan total nilai mencapai Rp1,519 triliun. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Internal mengenai perkembangan PSN di Istana Merdeka pada Senin (18/03/2024).
Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa ada 41 PSN yang ditargetkan selesai pada tahun ini. “Untuk periode Februari hingga Maret, 5 proyek akan terselesaikan. Dari April hingga September 2024, 24 proyek akan diselesaikan, dan dari Oktober hingga Desember 2024, 12 PSN akan beroperasi penuh,” jelasnya.
Namun, dalam rentang waktu April hingga Desember, terdapat berbagai tantangan terutama terkait pengadaan lahan dan perencanaan tata ruang. Maka dari itu, dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sangatlah penting. “Kita telah membahasnya tadi, hingga akhir tahun 2024, kolaborasi dari seluruh pihak sangatlah dibutuhkan,” ujar Airlangga Hartarto.
Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan PSN. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.
“Intinya adalah bagaimana kita memastikan kelancaran dan percepatan pembangunan PSN ini, sehingga hasilnya lebih optimal,” tutur Menteri Agus.
Dalam hal ini, AHY juga menjamin bahwa pengadaan lahan untuk PSN tidak akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Lahan yang akan digunakan harus memiliki status clean and clear. Untuk memastikan hal ini, koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait peraturan yang berlaku sangatlah penting.
“Kenapa? Karena kita mengerti bahwa di banyak lokasi, masalah ini kerap muncul. Ada masyarakat yang masih tinggal di sana, mereka memiliki kehidupan, bekerja, bercocok tanam, di lokasi-lokasi yang akan dijadikan PSN. Oleh karena itu, kami harus memastikan segala statusnya jelas sebelum menerbitkan sertifikat apapun,” tambah AHY.
Rapat Internal ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga terkait. (saf)
