Scroll untuk baca artikel
Headline

MenKopUKM Ajak DPD RI Dukung Pengembangan Industri Skala Menengah Berbasis Koperasi

26
×

MenKopUKM Ajak DPD RI Dukung Pengembangan Industri Skala Menengah Berbasis Koperasi

Sebarkan artikel ini
MenKopUKM Teten Masduki saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, pada Selasa (2/4).

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mendukung program pengembangan industri skala menengah yang berbasis koperasi. Program ini mencakup Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama.

“Kita saat ini menghadapi tantangan deindustrialisasi. Kontribusi industri terhadap perekonomian hanya mencapai 18 persen, dengan tren penurunan lapangan kerja yang minim, terutama di sektor UMKM mikro. Hal ini akan menjadi beban tambahan bagi UMKM karena persaingan akan semakin ketat,” ujar MenKopUKM Teten Masduki saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, pada Selasa (2/4).

Menurut MenKopUKM, untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi seperti yang dicatat oleh Bank Dunia, Indonesia perlu mempersiapkan lapangan kerja yang berkualitas.

“Saat ini, 97 persen lapangan kerja disumbangkan oleh UMKM, di mana 90 persen berada di usaha mikro sektor informal yang kurang produktif. Kita perlu menciptakan ekonomi baru yang mampu menghasilkan lapangan kerja berkualitas, karena tanpa itu, kita berpotensi gagal mencapai status negara maju,” jelas Menteri Teten.

Baca Juga :   Kemitraan UMKM dengan Industri Otomotif Kunci Utama Menuju Industrialisasi Sektor Otomotif

Untuk mengatasi masalah ini, MenKopUKM menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan industri skala menengah berbasis koperasi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi domestik dengan menghasilkan barang setengah jadi hingga barang jadi, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

“Setiap daerah memiliki keunggulan tersendiri. Terutama dengan 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat, kami mendorong mereka untuk mendirikan pabrik minyak makan merah. Hal ini akan memperkuat ekonomi rakyat, sehingga petani sawit tidak hanya bergantung pada penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kepada industri, yang harganya sering tidak stabil sehingga merugikan mereka,” ungkap MenKopUKM.

Sementara itu, terkait dengan Rumah Produksi Bersama, pihaknya telah membangun 8 lokasi pada tahun 2023 dengan fokus pada komoditas unggulan. Contohnya adalah komoditas cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkep.

Baca Juga :   Menkeu Sri Mulyani Imbau Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu

“Di tahun 2024, kami memiliki target untuk membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru. Dengan harapan, komoditas unggulan di setiap daerah dapat diolah menjadi barang dengan nilai tambah yang akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, serta terhubung ke rantai pasokan industri atau supply chain,” papar Menteri Teten.

Dalam hal pembiayaan, MenKopUKM menyebut bahwa pemerintah telah meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UMKM. Dia juga menambahkan perlunya skema baru dari sektor perbankan, seperti metode credit scoring, untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya usaha mikro, dalam mengakses pembiayaan.

“Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami berharap agar sektor perbankan dapat merubah aturan terkait agunan, yang semula berbasis kolateral, menjadi sistem credit scoring,” tutur MenKopUKM.

Baca Juga :   Jelang Ramadan dan Idulfitri Pemerintah Pastikan Stok Beras Cukup

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyatakan apresiasi terhadap program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, serta siap mendukung program-program strategis di tahun 2024.

“Kami siap memberikan dukungan dan kerjasama dengan KemenKopUKM dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” ungkap Elviana.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie, yang menekankan pentingnya persiapan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

“Tantangan besar yang akan dihadapi ke depan adalah perubahan dalam ekonomi global. Ini merupakan ancaman sekaligus peluang bagi kita. Bagaimana kita menjadikan hal ini sebagai semangat untuk kebijakan dan gerakan masa depan. Peran serta koperasi dalam ekonomi juga perlu kita pertahankan dan lanjutkan,” ujar Jimly Asshiddiqie. (saf)