Scroll untuk baca artikel
Nasional

Menhub Dorong Pembangunan Berorientasi TOD di Wilayah Jabodetabek

15
×

Menhub Dorong Pembangunan Berorientasi TOD di Wilayah Jabodetabek

Sebarkan artikel ini

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menggalakkan pembangunan berorientasi transit atau yang dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah Jabodetabek.

Rencananya, kawasan ini akan diintegrasikan dengan pemukiman, perkantoran, rumah sakit, area komersial, serta simpul transportasi yang ada. Pembangunan berbasis TOD ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemacetan dan mempermudah akses masyarakat terhadap angkutan umum massal.

“Pada bulan April 2024 mendatang, kami berencana untuk membawa beberapa tim dari Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mempromosikan konsep TOD kepada Pemerintah Jepang dan sejumlah investor potensial untuk pengembangan di sepanjang jalur MRT North – South dan East – West Jakarta,” ujar Menhub dalam acara Jakarta Transport Forum dengan tema Konektivitas dan Ekosistem Transportasi Jakarta Raya Berkelanjutan untuk Mobilitas Masyarakat, di Jakarta, pada Kamis (7/3/2024).

Baca Juga :   Pj Gubernur Al Muktabar Percepat Pembangunan Huntap bagi Korban Banjir di Lebak

Menhub juga menambahkan bahwa pembangunan berbasis TOD di kota-kota besar seperti Jakarta perlu dilakukan mengingat dinamika perkembangan wilayah dan keterbatasan lahan yang tersedia.

Baca Juga :   Menhub Bersama Dubes Jepang Bahas Kelanjutan Kerja Sama Transportasi

Wilayah Jabodetabek, yang terdiri dari tiga provinsi dan delapan kabupaten/kota, telah menjadi wilayah aglomerasi dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga saling memiliki ketergantungan dalam berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Di sisi lain, Pemerintah terus meningkatkan layanan transportasi massal berbasis jalan dan rel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Untuk layanan berbasis jalan, pemerintah pusat mendorong pengembangan layanan Buy The Service (BTS).

Baca Juga :   Jadi Sorotan, Pemasangan Baliho Politik di Area Publik Tuai Kritik dan Kurang Efektif

Skema ini memungkinkan pembelian layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, hingga kesetaraan. Sementara itu, untuk layanan berbasis rel, kini telah tersedia Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), KRL, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selanjutnya, Menhub juga mengajak Pemerintah Daerah untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan transportasi massal, baik melalui APBD maupun melalui upaya pembiayaan yang kreatif. (saf/infopublik.id)