BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 guna mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan serta memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.
“Forum ini merupakan upaya pertama kami dalam level internasional, mengundang negara-negara mitra karena kami percaya bahwa Indonesia harus terlibat dalam rantai pasok global. Potensi sektor kelautan dan perikanan kita sangat besar,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam IMFBF 22024 di Jakarta pada Senin (5/2/2024).
Trenggono menyadari bahwa peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan sangat luas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah peningkatan kebutuhan akan pangan global, termasuk protein, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat.
Di samping itu, kesadaran akan manfaat konsumsi makanan laut juga semakin meningkat, yang mengakibatkan permintaan ikan secara global naik. Proyeksi dari Global Seafood Market menunjukkan bahwa pasar seafood global diperkirakan akan tumbuh hingga 8,92 persen setiap tahunnya.
Data dari kuartal III tahun 2023 menunjukkan bahwa investasi di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp5,32 triliun, PMA sebesar Rp1,4 triliun, dan Kredit Investasi sebesar Rp2,84 triliun. Sektor pengolahan ikan mendominasi investasi dengan total Rp3,65 triliun, diikuti oleh budidaya perikanan sebesar Rp2,6 triliun, pemasaran Rp1,95 triliun, penangkapan ikan Rp1,18 triliun, dan jasa perikanan Rp186,51 miliar.
Trenggono menekankan bahwa pemerintah menyambut baik tingginya permintaan produk perikanan di pasar global dengan menyediakan kemudahan perizinan, insentif, keamanan politik yang stabil, konektivitas, dan sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.
Selain itu, KKP juga menekankan pentingnya tata kelola ekonomi biru untuk memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan serta kelangsungan industri di dalamnya.
Program ekonomi biru mencakup ekspansi kawasan konservasi laut, penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau kecil, serta upaya pembersihan sampah plastik.
“Melalui program ekonomi biru, KKP mendorong sektor perikanan budidaya sebagai penggerak utama penyediaan ikan konsumsi berkualitas. Kami mengarahkan perhatian pada lima komoditas utama, yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster, dan tilapia. Kami juga membangun model-model percontohan yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha untuk pengembangan lebih lanjut,” jelas Trenggono.
Trenggono menambahkan bahwa peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi pada pencapaian target indeks ketahanan pangan nasional yang ditetapkan menjadi 70 pada tahun 2024. Beberapa faktor yang memengaruhi indeks ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan keamanan pangan.
“Dalam forum ini, kami mengundang investor-investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami berharap dapat memberikan pandangan kepada investor domestik dan membangun hubungan dengan negara-negara mitra melalui duta besar, sehingga produk-produk kami menjadi semakin dibutuhkan oleh pasar global,” tambahnya.
Forum Indonesia Marine and Fisheries Business 2024 bertujuan untuk menarik investasi dan mempromosikan kolaborasi di sektor kelautan dan perikanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, secara berkelanjutan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha, perwakilan negara mitra, dan akademisi.
KKP menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk perwakilan dari FAO, MRC Secretariat, RYNAN Technologies Vietnam JSC, ID Food, serta Indonesia Evergreen Group. Selain itu, narasumber dari pemerintah juga turut hadir, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara KKP dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, BPKP, serta tiga perguruan tinggi yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.(saf)
