Scroll untuk baca artikel
Industri

Kementan dan KOPEK Percepat Hilirisasi dan Industri Kelapa Nasional

41
×

Kementan dan KOPEK Percepat Hilirisasi dan Industri Kelapa Nasional

Sebarkan artikel ini
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) sepakat untuk mempercepat pengembangan hilirisasi dan industri kelapa nasional

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menjalin kesepakatan dengan Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) untuk mempercepat pengembangan hilirisasi dan industri kelapa dari hulu hingga hilir.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek hilirisasi nasional segera direalisasikan.

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya mengoptimalkan potensi ekspor kelapa Indonesia.

Baca Juga :   Kementan Permudah Perizinan Pertanian Melalui SSO dan P3T

“Kelapa Indonesia kini diminati pasar global—Tiongkok dan Malaysia,” ungkapnya.

Kenaikan harga kelapa lokal dari Rp1.300 hingga Rp7.000 per kilogram menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sepuluh daerah sentra kelapa—mulai dari Indragiri Hilir hingga Minahasa Selatan—direncanakan menjadi lokasi pilot project industri hilirisasi.

Baca Juga :   ChatGPT dan Netflix Melonjak dengan Harga $5: Analisa Pasar Langganan Online

Kementan akan mendorong investasi pabrik pengolahan, pengemasan, dan produk turunan kelapa, sehingga nilai tambah tetap berada di daerah penghasil.

Selain hilirisasi, Amran mengusulkan sistem tumpang sari di kebun kelapa, dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, atau kakao di sela barisan pohon kelapa.

Baca Juga :   Bapanas dan Kementan Bersinergi Tingkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Model ini diharapkan meningkatkan produktivitas lahan dan menambah pendapatan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

KOPEK diharapkan proaktif memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pihak swasta untuk merealisasikan program ini.

“Momentum ini tidak boleh terlewatkan—nilai tambah harus tinggal di daerah, petani harus sejahtera,” tutup Amran. (Infopublik.id)