BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memberikan update terbaru mengenai pengumpulan basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, yang kini mencapai jumlah 13,4 juta pelaku UMKM.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 pihaknya telah melakukan survei langsung terhadap UMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia, berhasil mengumpulkan data sebanyak 9,1 juta.
Pada tahun 2023, Kemenkop UKM berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus/survei serupa namun di lokasi yang berbeda, yakni di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi, dan berhasil mengumpulkan data sebanyak 4,3 juta.
“Dengan demikian, saat ini kami telah menghimpun total 13,4 juta data pelaku UMKM. Namun, masih ada sebagian yang belum terekam secara lengkap. Tahun ini, kami bertekad untuk menambahkan data sekitar 4 juta pelaku UMKM lagi,” ujar Siti melalui keterangan resmi pada Sabtu (30/3/2024).
Sebagaimana yang diketahui, pada tahun 2023 BPS juga melaksanakan sensus pertanian, diharapkan data ini dapat terus berjalan dan terintegrasi dengan baik.
Siti menjelaskan bahwa survei langsung yang dilakukan oleh Kemenkop UKM bersama BPS pada tahun 2023 dilakukan dengan metode “by name by address”, serta melibatkan analisis makro ekonomi terhadap UMKM.
Langkah ini dilakukan seiring dengan amanat dari Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.
Lebih lanjut, Siti merinci bahwa survei tersebut meliputi tujuh aspek yang mencakup identitas usaha, pemasaran, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, dan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan total pertanyaan mencapai sekitar 98 untuk ketujuh aspek tersebut.
Menyinggung provinsi yang menjadi subjek survei, Siti menyatakan bahwa survei telah dilakukan di seluruh provinsi. Namun, mayoritas data UMKM yang terkumpul masih berasal dari Jawa sebagai wilayah yang memiliki potensi tinggi.
Siti menegaskan bahwa survei belum mencakup seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kami melakukan survei langsung, sehingga tantangan utamanya adalah akses infrastruktur menuju lokasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Kami juga masih menghadapi kendala dalam hal akses dan SDM,” ujar Siti.
Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Usaha dari Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Adi Trisnojuwono, menambahkan bahwa pihaknya berusaha untuk mencapai 59 kabupaten/kota di 12 provinsi yang belum terdata.
Khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, dan Papua.
Adi menegaskan bahwa target pendataan akan dicapai dengan berbagai cara, serta berharap bahwa pendataan akan terus dilakukan pada tahun ini.
“Dengan memperoleh data dasar yang lengkap melalui pendataan ini, kami berharap dapat memantau perkembangan UMKM di masa mendatang,” tambah Adi. (saf/infopublik.id)
