Scroll untuk baca artikel
Industri

Ekonomi Biru Dapat Jadikan Indonesia Negara Kepulauan yang Maju di Masa Depan

43
×

Ekonomi Biru Dapat Jadikan Indonesia Negara Kepulauan yang Maju di Masa Depan

Sebarkan artikel ini
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto menyerahkan buku 'Perjalanan 25 Tahun Menata Segara' kepada Direktur Pengembangan Bisnis dan Pengendalian ID Food Dirgayuza Setiawan, dalam acara Indonesia Marine and Fishries Business Forum (IMFBF) 2024 di Jakarta. (Foto: Dok KKP)

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Langkah-langkah dalam menerapkan program ekonomi laut dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan (KP) Indonesia menjadi sorotan utama dalam pembicaraan terkini. Diharapkan program ini tak hanya menjaga ekologi, ketahanan pangan, tetapi juga memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa/FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, menyoroti bahwa program ekonomi laut dapat menjadi landasan untuk Indonesia menjadi negara kepulauan yang maju di masa depan.

Walaupun diterima dengan banyak tantangan karena konsepnya yang masih baru bagi masyarakat, FAO siap untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan program ini. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan, seperti Indonesia Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) dan IFish, menunjukkan kolaborasi yang sudah berjalan baik antara Indonesia dan FAO.

“Kami telah melakukan berbagai kolaborasi dengan Indonesia di bidang perikanan tangkap dan budidaya darat, dan beberapa praktik baik telah diimplementasikan dengan sukses,” ujar Rajendra saat menjadi panelis dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Menurut keterangan tertulis dari KKP, program ekonomi laut sektor kelautan dan perikanan Indonesia terwujud dalam lima agenda besar. Program ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Baca Juga :   Kepanikan bank mereda di Wall Street. Selanjutnya: Kepanikan Fed

Lima program ekonomi laut yang digagas oleh KKP meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengembangan budidaya perikanan di darat, pesisir, dan laut secara berkelanjutan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.

Dirgayuza Setiawan, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food yang juga menjadi panelis IMFBF 2024, menekankan pentingnya tata kelola yang berkelanjutan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.

Pihaknya saat ini tengah mendorong hilirisasi dan digitalisasi pemasaran produk kelautan dan perikanan. Langkah KKP menetapkan lima komoditas utama produk kelautan dan perikanan (udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia), diakuinya juga menjadi kunci keberhasilan hilirisasi.

“Dalam upaya hilirisasi perlunya fokus pada pengembangan komoditas unggulan, dan itulah dilakukan baik di KKP maupun di ID Food. Jika di KKP dengan lima komoditas, di ID Food untuk delapan komoditas perikanan,” ujar Dirgayuza.

Baca Juga :   Wujudkan Lingkungan Kerja yang Ceria, HashMicro Luncurkan Tagline “Bring Joy to Work”

Potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar disertai kepastian tata kelola yang berkelanjutan, juga dinilai menjadi daya tarik terdiri bagi investor untuk berinvestasi.

Presiden Director Indonesia Evergreen Group Tina Maria meyakini Indonesia bahkan bisa menjadi pemain besar di bidang kelautan dan perikanan di kancah global.

“Indonesia punya banyak sumber daya kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan secara optimal. Indonesia merupakan salah satu negara produsen seafood terbesar di dunia,” ungkapnya.

Pelaksanaan program ekonomi biru di Indonesia akan disertai dengan penguatan infrastruktur teknologi. Di antaranya teknologi satelit, penggunan drone laut, hingga teknologi di bidang budidaya perikanan.

Peranan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan dari praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF), pengolahan data, serta memantau kondisi ekosistem perairan. Selain itu, teknologi dipakai untuk membantu meningkatkan produksi perikanan yang berkualitas.

Chairman of Rynan Technologies Vietnam Joint Stock Company MY.T. Nguyen mengakui pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas perikanan. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan Vietnam menjadi pemain penting di pasar perikanan global.

Baca Juga :   CEO Silicon Valley Bridge Bank Meminta Pelanggan untuk menyetor ulang dana Mereka

“Saya berharap Indonesia melanjutkan transformasi sektor kelautan dan perikanan serta industrinya. Salah satu yang perlu terus didorong adalah upaya mencari sumber alternatif untuk pakan,” urainya.

Sementara itu, Direktur Divisi Perencanaan Komisi Sungai Mekong (MRC) Theerawat Samphawamana menceritakan peran penting Sungai Mekong dan pengelolaan yang berkelanjutan oleh negara-negara yang selama ini memanfaatkan sungai tersebut.

Sungai yang melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam ini menjadi sumber penghidupan masyarat dan penggerak ekonomi dan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan perikanan di sungai ini salah satunya budidaya ikan air tawar.

“Kami mengembangkan guideline sebagai instrumen dan pedomanan dalam pemanfaatan dan seluruh aktivitas ekonomi di Sungai Mekong,” akunya.

Sebagai informasi, IMFBF 2024 digelar KKP untuk mempromosikan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui lima program ekonomi biru. Pengelolaan itu membawa peluang investasi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang lebih maju.

IMFBF 2024 dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. Seperti para duta besar, organisasi internasional dan lokal, akademisi, serta para pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.(saf/infopublik.id)