BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2023 terus dipertahankan. Di tengah gejolak dan ketidakpastian ekonomi global yang masih terus berlangsung, perekonomian domestik pada tahun tersebut tumbuh dengan mantap.
Hal ini tercermin dari ketahanan sistem keuangan yang tetap terjaga, ditunjukkan oleh Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada dalam zona normal sepanjang 2023. Seiring dengan itu, intermediasi juga meningkat dengan didukung oleh risk appetite yang stabil dan likuiditas yang mencukupi.
Kepala Bank Indonesia yakin bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) akan terus terjaga ke depannya, didukung oleh sinergi dan inovasi kebijakan SSK serta campuran kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan makroprudensial yang longgar.
Demikianlah intisari dari Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 42, Maret 2024, dengan tema “Mendorong Peningkatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Global” yang diluncurkan di Jakarta pada Rabu (27/3/2024).
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sambil tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Gubernur Juda menekankan 3 (tiga) hal yang menjadi fokus dalam kebijakan makroprudensial. Pertama, adalah mempromosikan kredit yang seimbang dan berkualitas melalui penguatan implementasi KLM dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia.
Kedua, dalam konteks ketahanan siber, BI sedang memfinalisasi kebijakan Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) yang bersifat end-to-end, mulai dari tata kelola, langkah pencegahan, penanganan saat terjadi insiden, hingga mekanisme koordinasi antara otoritas dan industri, serta monitoring dan pengawasan.
Ketiga, adalah Keuangan dan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari aspek ini, KLM dan RPIM, bersama dengan kebijakan LTV untuk KPR dan uang muka untuk KKB yang berwawasan lingkungan, akan terus difokuskan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan ke sektor inklusif dan berkelanjutan, sehingga aspek komersial dan keberlanjutan dari pembiayaan perbankan tetap seimbang.
Buku KSK diluncurkan dengan 3 tujuan utama. Pertama, sebagai sistem peringatan dini terhadap risiko-risiko stabilitas sistem keuangan yang mungkin muncul, sehingga tindakan preventif dapat diambil sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis.
Kedua, membangun kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan, melalui pemantauan risiko dan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas untuk mengurangi dan mencegah risiko tersebut. Ketiga, sebagai bentuk transparansi dari Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial, yang bersama-sama dengan otoritas lain seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Peluncuran KSK No.42 juga diselaraskan dengan seminar “Mendorong Peningkatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Global”. Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini adalah perwakilan dari Bank Indonesia, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Beberapa isu yang dibahas dalam seminar meliputi sejumlah risiko yang menjadi tantangan di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, beserta strategi mitigasi risiko tersebut, serta strategi perbankan dalam menjaga intermediasi tetap berdaya tahan melalui penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
Buku KSK No.42 dapat diunduh dalam format digital melalui situs web Bank Indonesia. KSK merupakan publikasi utama Bank Indonesia dalam bidang SSK setiap semester yang memberikan hasil asesmen makrofinansial sistem keuangan selama periode laporan, asesmen stabilitas sistem keuangan Indonesia, respons kebijakan Bank Indonesia, proyeksi kondisi sistem keuangan, dan arah kebijakan.
Dalam upaya meningkatkan transparansi Bank Indonesia, penerbitan Buku KSK adalah bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk mematuhi Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). (saf/infopublik.id)
