BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus mengawal sejumlah aspek penting terkait kerja sama ekonomi internasional, salah satunya adalah proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Indonesia kini menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD, setelah disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia yang secara resmi diserahkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024. Saat ini, terdapat tujuh negara aksesi OECD yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania.
Setelah tahap adopsi peta jalan OECD, langkah selanjutnya bagi Pemerintah adalah proses self-assessment serta penyusunan memorandum awal yang dijadwalkan selesai dalam 250 hari ke depan. Untuk koordinasi nasional, Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dengan Wakil Ketua yaitu Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.
“Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis terkait aksesi OECD, termasuk integrasi aksesi OECD dalam RPJPN dan RPJMN, serta rencana pembentukan Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional OECD,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dalam acara Media Briefing di Media Center Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Setelah PTM OECD, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengunjungi Indonesia pada 28-29 Mei 2024. Dalam kunjungan ini, Sekjen OECD bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, DPR RI, Tim Nasional OECD, serta berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi buruh, masyarakat sipil, perwakilan dunia usaha, dan akademisi.
“Dengan menjadi anggota OECD, akses kita ke pasar negara-negara anggota OECD akan lebih terbuka dan ini akan mendorong investasi. Timnas yang terdiri dari berbagai stakeholders telah dibentuk, dan media juga akan dilibatkan dalam aspek kebebasan pers. Sebagai bangsa besar, kita harus bersatu untuk meraih hal tersebut,” ujar Deputi Edi.
Selain itu, OECD juga akan membantu dalam pengembangan ekosistem semikonduktor. Indonesia akan di-review oleh U.S. Department of State yang bekerja sama dengan OECD. Dari hasil review ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund serta meningkatkan investasi asing di bidang semikonduktor. Proses review diperkirakan berlangsung selama 6-8 bulan, dan Tim OECD Semiconductor direncanakan akan datang ke Indonesia pada awal pertengahan tahun 2024 untuk melakukan fact-finding mission atas industri semikonduktor Indonesia.
“Pentingnya semikonduktor ini karena kita telah bernegosiasi dan menghadapi persaingan sengit dalam industri semikonduktor. Amerika Serikat memegang banyak standar, misalnya untuk produksi smartphone. Jika kita tidak mengelola ini, kita akan tertinggal jauh. Kami telah membangun ekosistem semikonduktor yang melibatkan duta besar, pengusaha, dan lain-lain, karena ini industri yang luas sehingga kita harus tahu mulai dari mana,” tutup Deputi Edi.
Media briefing ini juga dihadiri oleh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia Bobby Siagian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Netty Muharni, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto. (saf/infopublik.id)
