Scroll untuk baca artikel
Nasional

Densus 88 Mabes Polri Memperkuat Sektor Pertanian Melalui Program Deradikalisasi

52
×

Densus 88 Mabes Polri Memperkuat Sektor Pertanian Melalui Program Deradikalisasi

Sebarkan artikel ini
(Foto: pertanian.go.id)

BISNISASIA.CO.ID, LAMPUNG – Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menggelar evaluasi program pertanian yang dicanangkan bagi warga binaan di Balai Pelatihan Pertanian. Langkah ini tidak hanya merupakan bagian dari upaya deradikalisasi, tetapi juga bertujuan memperkuat sektor pertanian Indonesia secara keseluruhan. Melalui serangkaian kegiatan dan pelatihan di berbagai daerah, upaya deradikalisasi ini semakin terwujud, salah satunya melalui kegiatan pertanian di Kampung Sriwijaya Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Brigjen Arif Makhfudiharto, Direktur Identifikasi Sosial Densus 88 Mabes Polri, menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membantu warga binaan agar dapat mandiri dan menjadi teladan bagi yang lain. Arif berharap mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian terkait fasilitas seperti traktor dan combine harvester. Polri juga mengajak Kementan untuk bersinergi dengan instansi lain dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini diungkapkan kembali oleh Brigjen Arif dalam acara syukuran dan evaluasi hasil pelatihan pertanian warga binaan Densus 88 di Lampung Tengah pada Rabu, 24 April 2024.

Arif menekankan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat mengokohkan posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia yang memiliki ketahanan pangan di tengah berbagai krisis multidimensi. Baginya, sektor pertanian memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional.

“Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun rasa kebersamaan, sehingga kita dapat bersama-sama membantu dan membimbing warga binaan,” ujarnya.

Kompol Sumarna, dari Tim Identifikasi Sosial Satuan Tugas Wilayah Lampung, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian Pertanian, dalam mendukung program deradikalisasi bagi warga binaan Densus 88 Mabes Polri.

Sumarno menyatakan bahwa di Lampung, Polri telah berhasil melibatkan 358 warga binaan mantan anggota kelompok teror yang telah bertaubat, termasuk mantan narapidana. Ia berharap kesuksesan yang telah diraih oleh warga binaan saat ini dapat menjadi inspirasi bagi warga binaan lainnya yang masih terpapar paham radikal untuk mengikuti jejak mereka dalam belajar bertani demi kesejahteraan keluarga.

Baca Juga :   Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah PSN Harus clean and clear

Informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa hasil panen padi dari program binaan Densus 88 mencapai 5 hingga 6 ton per hektar. Hasil panen ini akan diarahkan untuk penyerapan oleh Bulog setempat. Program ini akan diperluas untuk mencakup lebih banyak wilayah serta komoditas seperti singkong, jagung, dan sapi.

Martin Sudarmawan, mewakili warga binaan, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam program pelatihan pertanian ini. Meskipun awalnya ragu, ia dan rekan-rekannya kini merasa nyaman mengikuti program tersebut, meskipun harus meninggalkan keluarga.

Baca Juga :   Sinergi Kementan - TNI Wujudkan Lampung Jadi Sentra Produksi Beras Nasional

“Kami berharap dapat mengembangkan area pertanian yang kami garap. Terima kasih atas bimbingan pemerintah,” ujarnya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan komitmennya terhadap mantan narapidana teroris untuk mendapatkan pelatihan pertanian sebagai bekal masa depan. Komitmen ini disampaikannya kembali saat ia kembali menjabat sebagai Menteri, dengan adanya kerja sama antara Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Membantu saudara-saudara kita yang pernah terjerumus dalam radikalisme dengan memberikan pelatihan pertanian adalah solusi yang berkelanjutan. Meskipun jumlahnya kecil, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.

Menurutnya, panen yang dihasilkan oleh mantan narapidana teroris tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Kita tidak boleh membiarkan mereka tersisih. Kita harus menciptakan peluang kerja bagi mereka agar dapat produktif dan membantu keluarga mereka dengan baik,” tambahnya. (saf)