BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara merupakan kebijakan blunder yang hanya membuat kondisi rakyat miskin makin tercekik.
Pasalnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah masyarakat karena berakibat pada terjadinya PHK di berbagai instansi pemerintahan.
“Kami meminta Pemerintah berkata dan bertindak jujur terus terang kepada rakyat agar tidak menjadi penilaian negatif terhadap presiden karena kebijakan ini sangat gaduh dan menimbulkan pertanyaan serius karena lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat miskin,” ujar Adi Kurniawan lewat keterangan tertulis, Jumat (14/02/25).
Menurutnya, efisiensi anggaran negara merupakan kebijakan positif yang memang harus dilakukan di tengah kondisi keuangan negara yang sedang defisit Rp 507,8 triliun dalam setahun terakhir.
“Ditambah negara saat ini harus membayar utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun,” kata Adi.
Selain itu, lanjutnya, untuk menunaikan janji kampanyenya, Pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan membutuhkan biaya yang terbilang tidak sedikit.
“Terutama dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis yang memerlukan anggaran sebesar Rp 460 triliun per tahun,” ucapnya.
Adi khawatir citra Prabowo akan tergerus jika efisiensi anggaran terus dipaksakan tanpa ada tindakan serius yang dilakukan dalam mengurangi jumlah kementerian dan lembaga non kementerian yang hanya jadi beban bagi keuangan negara.
“Menurut saya akan semakin berbahaya bagi citra Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga non kementerian. Apalagi PHK terus bertambah bukan saja di perusahaan swasta tapi juga di sejumlah instansi pemerintah,” kata Adi.
Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sepanjang Januari-Desember 2024 terdapat 77.965 orang pekerja ter-PHK. Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK yang terjadi di tahun 2023 yang menyasar 64.855 unit.
Di DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak pada tahun 2024, yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.139 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.
Belum lagi yang terdampak akibat efisiensi anggaran yang menyebabkan 40.000 pekerja Hotel di Jawa Barat terancam PHK. Ditambah 18.000 pekerja honorer terancam PHK di kementerian PU. Hingga pekerja honorer lainnya yang ikut terancam PHK imbas efisiensi anggaran.
Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi ancaman serius bila Prabowo tidak adil dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab itu, dirinya meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk tidak setengah hati dalam melakukan efisiensi. Ia meminta Prabowo serius dalam melaksanakan kebijakan tersebut, bukan hanya efisiensi anggaran tapi juga lakukan efisiensi pemerintahan.
“Kurangi jumlah kementerian dan lembaga non kementerian (K/L) demi efisiensi anggaran. Karena, jumlah K/L yang gemuk justru tidak sejalan dengan tujuan efisiensi melainkan pemborosan anggaran negara. Kami dukung presiden lakukan efisiensi anggaran tapi juga Pemerintahan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih (KMP) yang beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada tahun 1966 yang memiliki 79 menteri atau pejabat setingkat menteri.
