BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah menuju swasembada pangan nasional. Berkat kebijakan dan arahan strategis pemerintah, berbagai terobosan di sektor tata kelola pupuk kini mulai menunjukkan hasil nyata yang berdampak langsung bagi petani di seluruh Indonesia.
“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan, tahun ini menjadi momentum penting bagi reformasi tata kelola pupuk nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, sistem pupuk subsidi kita mengalami perubahan yang nyata dan terukur,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, di Jakarta.
Reformasi Tata Kelola Pupuk Subsidi: Lebih Efisien, Akuntabel, dan Tepat Sasaran
Salah satu capaian besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.
Melalui kedua regulasi tersebut, pemerintah berhasil menyederhanakan hingga 145 aturan terkait pupuk subsidi yang selama ini dinilai tumpang tindih, sehingga rantai distribusi menjadi lebih ringkas, efisien, dan transparan.
Kebijakan baru ini juga menambahkan empat titik serah distribusi pupuk subsidi, yakni melalui pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok petani ikan/pokdakan, agar petani semakin mudah mengakses pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan sistem distribusi pupuk yang lebih berkeadilan. Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi tersebut secara konsisten demi memastikan ketersediaan pupuk di lapangan,” tambah Rahmad.
Distribusi Pupuk Subsidi 2025 Capai 6,14 Juta Ton
Berbagai kebijakan reformasi ini memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi nasional dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, memastikan petani memperoleh pupuk saat awal musim tanam.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 6.143.650 ton, atau sekitar 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.
Capaian ini meningkat 10% dibanding periode yang sama tahun 2024, dan melonjak 23% dibanding tahun 2023, menandai perbaikan nyata dari sisi efisiensi dan ketepatan waktu distribusi.
Swasembada Pangan Jadi Kenyataan
Keberhasilan reformasi pupuk dan kelancaran distribusi sepanjang tahun 2025 berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia, di mana produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi, bahkan Indonesia mulai mengekspor beras ke beberapa negara mitra.
Pencapaian tersebut menjadi bukti konkret sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan BUMN, dan kerja keras petani, dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Komitmen Pupuk Indonesia ke Depan
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui berbagai inisiatif, antara lain menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tingkat pengecer, terutama menjelang musim tanam; memperluas digitalisasi rantai distribusi pupuk agar lebih transparan dan akurat dan mendorong penggunaan pupuk berimbang dan ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan produktivitas lahan pertanian.
“Pupuk Indonesia akan terus berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Kami memastikan pupuk berkualitas selalu tersedia bagi petani sebagai fondasi utama menuju Indonesia swasembada pangan,” tutup Rahmad.