BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 15 Maret 2024 masih menunjukkan kestabilan yang solid. Hal ini tercermin dari performa keseluruhan postur APBN yang tetap berada pada jalur yang tepat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa per 15 Maret 2024, APBN mencatat surplus sebesar Rp22,8 triliun.
“Posisi APBN masih mencatat surplus sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers mengenai APBN KITA EDISI MARET 2024 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (25/3/2024).
Menurut Menkeu, surplus ini terjadi karena Pendapatan Negara lebih tinggi dibandingkan Belanja Negara. Pendapatan Negara mencapai Rp493,2 triliun, setara dengan 17,6 persen dari target sebesar Rp2.802,3 triliun.
Angka ini mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan penerimaan negara sangat tinggi pada 2021 dan 2022, yang tetap terjaga pada 2023, namun kita memahami akan adanya koreksi. Sekarang, pertumbuhan Pendapatan Negara menunjukkan angka negatif sebesar 5,4 persen,” jelas Menkeu.
Penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp399,4 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp342,9 triliun dan penerimaan dari kepabeanan serta cukai sebesar Rp56,5 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp93,5 triliun dan hibah sebesar Rp0,2 triliun.
Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun, setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Berbeda dengan Pendapatan Negara yang mengalami kontraksi, Belanja Negara justru mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 18,1 persen yoy.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp328,9 triliun, dengan rincian belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah mencapai Rp141,4 triliun.
Keseimbangan primer juga menunjukkan kinerja positif, yaitu sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih antara total Pendapatan Negara dengan Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang.
Menkeu menjelaskan bahwa sebanyak 77,4 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) dari 1 Januari 2024 hingga 15 Maret 2024, yang mencapai Rp254,7 triliun, dialokasikan secara langsung untuk kepentingan masyarakat.
Dalam periode yang sama, belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp470,3 triliun. Angka ini setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Dari total tersebut, mayoritasnya adalah belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp328,9 triliun.
“Dari total belanja pemerintah pusat ini, sebesar Rp254,7 triliun langsung dinikmati oleh masyarakat. Ini adalah manfaat langsung dari belanja ini kepada masyarakat,” ungkap Menkeu.
Belanja pemerintah pusat ini mencakup belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu K/L, terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Belanja non-K/L mencapai Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu, dengan fokus pada pembayaran subsidi negara dan manfaat pensiun.
“Terlihat bahwa hingga 15 Maret 2024, realisasi belanja kita lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 17 persen,” tambah Menkeu.
Secara detail, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp254,7 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, petani, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.
Anggaran untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu sembako Rp11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar sebanyak 557 unit, subsidi BBM Rp1,7 triliun sebanyak 1,5 juta kilo liter, subsidi LPG 3 kg Rp6,8 triliun sebanyak 0,7 juta MT.
Selanjutnya, anggaran pendidikan antara lain diperuntukkan untuk Program Indonesia Pintar Rp963,3 miliar untuk 1,4 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun untuk 132,4 ribu mahasiswa, BOS (Kementerian Agama) Rp4,4 triliun untuk 4 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar untuk 197 perguruan tinggi negeri.
Kemudian, anggaran infrastruktur untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur telah terealisasi senilai Rp13,7 triliun, yang digunakan antara lain untuk jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit. (saf/infopublik.id)
