Scroll untuk baca artikel
Headline

Jokowi Minta Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Terjaga hingga Idul Fitri

20
×

Jokowi Minta Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Terjaga hingga Idul Fitri

Sebarkan artikel ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). (Foto: BPMI Setpres)

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).

Presiden meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang perayaan Idulfitri.

“Saya meminta kepada seluruh kementerian/lembaga terkait untuk tetap waspada dan memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusuk. Karena itu, penting untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, khususnya bahan pokok. Serta, mempercepat distribusi seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” ujar Presiden.

Baca Juga :   Menteri AHY Dampingi Presiden Resmian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow

Tak hanya itu, Kepala Negara juga mengarahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan infrastruktur dan transportasi siap mendukung arus mudik menjelang Lebaran tahun 2024.

“Pastikan bahwa infrastruktur dan transportasi yang akan digunakan selama mudik oleh masyarakat sudah siap. Ini merupakan persiapan tahunan yang harus kita lakukan, mengingat ini adalah peristiwa tahunan yang selalu dihadapi,” tambahnya.

Dalam SKP tersebut, juga dibahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk tahun 2025. Presiden menegaskan kepada jajarannya untuk mempertahankan kelanjutan pembangunan melalui penyusunan RKP dan kebijakan fiskal.

Baca Juga :   BI Rate Ditetapkan pada 6,0 Persen

“RKP dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025 ini menjadi pondasi untuk melanjutkan pembangunan dan mengakomodasi program-program dari presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Namun, kita juga harus menunggu hasil resmi dari KPU, sehingga RAPBN Tahun 2025 harus disusun dengan mempertimbangkan hasil pemilihan presiden karena presiden terpilih yang akan menjalankan APBN 2025,” tegasnya.

Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro untuk tahun 2025 disusun dengan memperhitungkan kondisi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Kita saksikan bahwa beberapa negara sudah masuk ke dalam resesi ekonomi, seperti Jepang dan Inggris yang baru-baru ini mengalami resesi. Oleh karena itu, dalam menyusun target pertumbuhan, kita harus berhati-hati namun tetap optimis dan kredibel. Lakukan penyesuaian fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyusun rencana kontingensi, jika terjadi gejolak dan krisis,” tambahnya.

Baca Juga :   Menghitung Cuan Hilirisasi Industri Sawit yang Berlangsung Sejak 2007

Presiden juga menambahkan bahwa penyusunan kebijakan fiskal harus mendukung kelanjutan transformasi ekonomi yang sedang dilakukan di Indonesia.

“Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalankan selama sepuluh tahun terakhir harus terus berlanjut. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus mendukung kelanjutan dari transformasi ekonomi tersebut,” pungkasnya.(saf/infopublik.id)