BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia pada semester I-2024 akan tetap menunjukkan resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen.
Perkiraan ini berdasarkan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang positif.
“Ekonomi kita diperkirakan tetap resilien. Pertumbuhan semester pertama kami perkirakan masih bisa bertahan di atas 5 persen,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (8/7/2024), dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.
Menkeu menyatakan optimisme atas terjaganya pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024, yang terutama didorong oleh konsumsi yang tetap kuat, seiring dengan inflasi yang terkendali, kenaikan gaji ASN dan pensiun, pemberian THR dan gaji ke-13, serta kegiatan pemilu.
“Hal tersebut diharapkan memberikan daya ungkit,” ujar Menkeu.
Selain itu, berbagai proyek strategis nasional yang masih berjalan dan kinerja ekspor yang membaik karena hilirisasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024.
Di sisi lain, outlook pertumbuhan semester II-2024 diperkirakan tetap di atas 5 persen, terutama didukung oleh kuatnya permintaan domestik.
“Untuk outlook semester kedua, kami perkirakan resiliensinya masih bisa bertahan dengan permintaan domestik yang masih relatif terjaga dengan inflasi yang tetap rendah,” kata Menkeu.
Namun demikian, Menkeu mengingatkan perlunya mewaspadai risiko eksternal, terutama eskalasi geopolitik dan lemahnya permintaan global.
“Kita juga harus tetap waspada terhadap lingkungan global yang sangat dinamis, terutama didorong oleh perubahan-perubahan dari pemerintahan dengan hasil pemilu dan hubungan antar negara yang mengalami ketegangan tinggi dengan geopolitik yang meningkat,” ujar Menkeu.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 berada pada kisaran 5,0 hingga 5,2 persen.
“Ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki buffer dari sisi domestik, faktor yang harus terus dijaga agar kondisi global yang tidak bisa kita kendalikan dapat dinetralisir,” kata Menkeu.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Menkeu juga melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028 triliun pada semester I-2024, atau setara 44,5 persen dari target APBN 2024. Penerimaan perpajakan ini terkontraksi 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.105,6 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan PPh badan karena penurunan profitabilitas perusahaan, serta PPN yang juga mengalami tekanan akibat peningkatan restitusi.
“Dari sisi bruto, aktivitas ekonominya masih positif. Namun, karena restitusi, penerimaan netto pajak kita terlihat mengalami tekanan sebesar 11 persen. Aktivitas ekonominya sendiri masih bergerak, namun penerimaan pajaknya menurun karena restitusi di PPN. Jadi, PPh badan dan PPN yang kontribusinya terbesar mengalami tekanan terhadap penerimaan kita,” kata Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga melaporkan PPh 21 mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,5 persen secara bruto dan neto, mencerminkan peningkatan dalam aktivitas dan pendapatan karyawan. PPh Orang Pribadi juga mengalami kenaikan sebesar 12 persen, menunjukkan pertumbuhan dalam penghasilan individu. Sedangkan PPh Final mengalami pertumbuhan 13,8 persen secara neto, menunjukkan adanya pemulihan aktivitas dari sisi deposito, konstruksi, dan sewa tanah/bangunan yang didorong kenaikan aktivitas transaksi.
“PPN impor masih tumbuh tapi tipis dan PPh 26 juga mengalami pertumbuhan 4,8 persen untuk neto dan 6,2 persen untuk bruto. Ini berarti tekanan dari penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun, kita juga tetap harus waspada,” ungkapnya.
Aktivitas ekonomi di sektor lain juga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Menkeu menjelaskan bahwa pertumbuhan positif juga terjadi di sektor jasa dan asuransi, konstruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Namun, sektor pertambangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Industri pengolahan juga terpengaruh dengan kontraksi 15,4 persen dalam penerimaan pajaknya.
Di sisi lain, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama mencapai Rp288,4 triliun, mengalami penurunan 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp302,1 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi penerimaan di sektor migas yang mengalami kontraksi 7,6 persen karena penurunan dalam lifting minyak dan gas. Selain itu, penerimaan sektor non-migas terpengaruh oleh penurunan harga batubara dan nikel yang signifikan.
Secara keseluruhan, semester pertama 2024 menunjukkan tantangan signifikan dalam hal penerimaan pajak dan bukan pajak di Indonesia. Meskipun ada beberapa peningkatan, sejumlah sektor tetap mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.
“Kami berharap dalam suasana yang sangat tidak pasti, seluruh program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah tetap dapat dieksekusi untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta melindungi masyarakat agar kesejahteraan mereka meningkat,” ujar Menkeu. (saf/infopublik.id)
