JAKARTA– Bank DKI memastikan layanan transaksi non-tunai bagi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan normal, khususnya untuk transaksi yang menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) milik Bank DKI yang sebelumnya mengalami kendala atau masalah sistem.
Direktur Utama Bank DKI,Agus H Widodo menegaskan bahwa dana dan data seluruh nasabah penerima bantuan sosial, termasuk penerima KJP Plus, aman dan tidak mengalami pengurangan.
Dia juga menjelaskan, transaksi pencairan dana KJP masuk kategorion us atau dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI,sehingga tidak terdampak gangguan teknis antarbank.
“Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya on us. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” Ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu, (19/4/2025).
Agus menjelaskan Bank DKI juga menyediakan kemudahan bagi para pemegang KJP Plus untuk bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. Layanan ini pun memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu repot menarik tunai.
Berikut ini rincian mekanisme transaksi bagi penerima KJP Plus:
Secara tunai: Penerima KJP dapat melakukan penarikan tunai sebesarRp100.000 di ATM Bank DKI. Secara non-tunai
• Melalui EDC Bank DKI: Penerima dapat mengecek saldo dan melakukan transaksi pembelanjaan (misalnya subsidi pangan dan keperluan sekolah).
• Melalui JakOne Mobile Bank DKI: Penerima dapat berbelanja menggunakan QRIS dan fitur purchase untuk kebutuhan pendidikan.
Daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan: bit.ly/merchant-kjp
Alhasi,melalui hal ini Bank DKI terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara berkala demi memastikan kenyamanan akses bagi seluruh nasabah , khususnya penerima bantuan sosial pendidikan.
Masyarakat juga diimbau untuk bertransaksi di toko mitra resmi dan mengecek struk pembelanjaan sebagai bentuk pengendalian pribadi.
Melalui informasi ini, Bank DKI pun kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan aman, tepat, dan transparan.
