BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Alumni Atma Jaya Jakarta (Perluni-UAJ), Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), dan Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 3/7/2024.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengapreasi kehadiran dan masukan dari ikatan alumni mengenai pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
“Saya meminta ikatan alumni tetap aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan,” pinta Dede Yusuf.
Ketua Umum Perkumpulan Alumni Atma Jaya Jakarta (Perluni-UAJ), Michell Suharli, mengapresiasi langkah Komisi X DPR RI dengan melibatkan pengurus organisasi alumni perguruan tinggi untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Michell, regulasi tentang pendidikan perlu melibatkan sebanyak mungkin cendikiawan dan intelektual, yang punya kepedulian sekaligus jejak rekam ‘bisa kerja’ di ekosistem pendidikan.
“Organisasi alumni punya pengurus yang sesuai kriteria itu, tepat dilibatkan untuk melaksanakan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.,” ujarnya, saat dihubungi jelang RDPU.
Christiana Chelsia Chan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Perluni-UAJ, mendesak pemerintah untuk bersikap adil dalam memberikan bantuan kepada seluruh penyelenggara pendidikan baik yang dilakukan oleh negeri maupun swasta.
“Sebagai penyelenggara pendidikan, mereka memiliki tujuan yang sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka juga memiliki kewajiban yang sama yaitu akreditasi. Namun hak yang diterima dalam bentuk bantuan dari pemerintah sangat berbeda dan terkesan tidak adil di mana penyelenggara pendidikan swasta sangat minim akses terhadap bantuan pemerintah,” ungkap Chelsia.
Ia menyadari, perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, khususnya dalam hal pembiayaan. Komponen pembiayaan mencakup, antara lain: Gaji dan restitusi kesehatan, administrasi, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan akademik dan nonakademik, dan sebagainya.
Namun, PTS juga masih harus menanggung biaya lain yang tidak ditemukan dalam pembiayaan PTN, seperti: pajak bumi bangunan, perpanjangan hak guna bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan biaya lain seperti yang ditemukan dalam industri bisnis.
“Hal ini menyebabkan semakin mahalnya biaya operasional pendidikan. Seharusnya penyelenggara sekolah swasta perlu ditingkatkan bantuannya oleh pemerintah,” ujar Chelsia menegaskan.
Berdasarkan data, beber Chelsia, PTS telah berperan sangat aktif dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi.
Ia mencontohkan, pada 2022, misalnya, APK perguruan tinggi mencapai 39,37 persen atau sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Dari jumlah tersebut, PTN menyumbang 25 persen sementara PTS menyokong 75 persen.
Pada kesempatan dan di lokasi berbeda, Anggota Dewan Pengawas Perluni-UAJ, Desy Ratnasari, menambahkan agar pemerintah juga memberikan bantuan yang merata dan adil kepada seluruh perguruan tinggi sehingga seluruh anak bangsa terutama dari keluarga tidak mampu, baik yang berprestasi maupun tidak, dapat mencecap pendidikan tinggi.
“Sebab pada prinsipnya pendidikan adalah mencerdaskan seluruh anak bangsa dan no one left behind,” ujar artis yang kini aktif sebagai anggota parlemen.
Ia juga berharap kepada pemerintah mendatang agar anggaran makan gratis dapat dialihkan menjadi anggaran pendidikan wajib dan gratis sampai level sarjana serta beasiswa jenjang magister dan doktoral bersifat inklusif untuk seluruh anak Indonesia guna mempersiapkan generasi Indonesia emas.
