BISNISASIA.CO.ID,JAKARTA – Agus H Widodo, selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai bahwa kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik dan saling menguntungkan satu sama lain.
Meski begitu, dia pun menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.
“Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS, itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” kata Agus dalam keterangan resmi, baru baru ini.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jakarta ini, BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit untuk dijangkau secara langsung oleh BPD.
Dia menambahkan bahwa keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini pun dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.
Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel).
Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama ini tak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antar lembaga.
“Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya, jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu,” tegasnya.
Di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.
Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan selalu berlatar asas yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” tutupnya.
