BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfokuskan arah kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 melalui percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi nasional.
Kepala BKN, Prof. Zudan, mengatakan seluruh program kerja tahun ini diarahkan untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.
“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif, sejalan dengan penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Digitalisasi Jadi Fondasi
Menurut Zudan, transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam tata kelola ASN modern, bukan lagi sekadar pilihan.
BKN telah mengembangkan platform ASN Digital yang mengintegrasikan 47 layanan dan telah digunakan lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92% dari total ASN nasional. Rata-rata kunjungan harian platform tersebut mencapai 6,9 juta.
Selain itu, sistem e-Kinerja BKN telah dimanfaatkan oleh sekitar 5,7 juta ASN untuk memantau kinerja secara harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.
Manajemen Talenta dan Pembinaan
BKN juga mengakselerasi penerapan manajemen talenta melalui pembangunan talent pool nasional sebagai dasar promosi, rotasi, dan mobilitas ASN.
Hingga saat ini, implementasi manajemen talenta mencatat peningkatan signifikan hingga 388%.
Dari sisi pembinaan, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, terdiri atas 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga. Pendampingan mencakup perencanaan formasi hingga digitalisasi guna memastikan implementasi kebijakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Pengawasan dan Penegakan Sistem Merit
Dalam aspek pengawasan, BKN menegaskan komitmennya terhadap penegakan sistem merit dalam manajemen ASN.
Hingga Maret 2026, tercatat 11,42% pengajuan kepegawaian belum sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirimkan 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi terkait.
Dukung Agenda Nasional dan Efisiensi
BKN juga terlibat dalam sejumlah agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta dukungan terhadap rekrutmen tenaga guru dan pendidikan.
Dengan total sekitar 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan.
Dari sisi efektivitas kerja, BKN telah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33% per hari.
