BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – CarbonEthics menegaskan pentingnya integritas pasar karbon dan penguatan infrastruktur regulasi untuk mendorong pembiayaan iklim di kawasan Asia Pasifik. Pandangan tersebut disampaikan dalam forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 yang digelar pada 7–9 Februari 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.
Forum ini membahas penyelarasan industrialisasi hijau dengan pengembangan energi bersih, penguatan insentif investasi, serta kolaborasi publik–swasta guna membangun rantai pasok yang lebih resilien di tengah dinamika geoekonomi global.
Regulasi Kredibel Jadi Fondasi Perdagangan Karbon
Co-Founder dan CEO CarbonEthics, Bimo Soewadji, menyampaikan bahwa konektivitas regional yang ditopang infrastruktur regulasi kuat menjadi kunci menjaga daya saing kawasan Indo-Pasifik.
Ia menyoroti langkah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini dinilai menjadi fondasi perdagangan karbon nasional ketika aturan turunannya diberlakukan.
Menurutnya, infrastruktur yang kredibel dapat mengurangi fragmentasi bilateral dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap sistem perdagangan karbon.
MRV dan Transparansi Kredit Karbon
Untuk menjembatani kesenjangan kelayakan pembiayaan di pasar karbon APEC, CarbonEthics menekankan pentingnya perangkat pendukung seperti sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang andal serta pencatatan kredit karbon yang transparan.
Namun, perangkat teknis tersebut harus dibangun di atas prinsip integritas tinggi. Standar dan mekanisme perdagangan karbon perlu dirancang untuk meningkatkan daya saing pasar tanpa membatasi inovasi, sekaligus mencegah fragmentasi regulasi lintas negara.
FPIC dan Keterlibatan Komunitas Lokal
CarbonEthics juga menekankan penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proyek karbon. Pendekatan ini memastikan komunitas lokal terlibat secara bermakna sebagai penerima langsung manfaat pembiayaan iklim.
Bimo menyatakan bahwa pelibatan masyarakat memperkuat kredibilitas sosial proyek sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap inisiatif karbon berbasis alam.
Dukungan KADIN untuk Pembiayaan Berkelanjutan
Dalam forum tersebut, Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), menekankan pentingnya penguatan inisiatif karbon sebagai bagian strategi pembiayaan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi kontribusi para pembicara dalam mendorong penguatan infrastruktur digital dan pasar karbon berintegritas untuk mempercepat investasi hijau di kawasan.
Komitmen Bangun Pasar Karbon Kredibel
Partisipasi CarbonEthics dalam ABAC Meeting I 2026 menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan pasar karbon yang kredibel dan berintegritas tinggi. Penguatan tata kelola, kepastian regulasi, serta pelibatan komunitas lokal dinilai menjadi fondasi utama pembiayaan iklim berkelanjutan di tingkat nasional maupun regional.
