DBS Flash: Indonesia Cegah Imbas Ketidakpastian Perekonomian Global

Ilustrasi

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bp menjadi 4,75% sesuai dengan perkiraan. Itu menandai kenaikan sebesar 50bp untuk kedua kali berturut-turut, kenaikan ketiga dalam siklus ini, dan membuat suku bunga tujuh hari kembali ke tingkat Februari 2020, secara efektif membalikkan sebagian besar pemotongan, yang didorong pandemi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut upaya tersebut sebagai “langkah pencegahan di muka”.

Secara terpisah, kebijakan uang muka untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor diperpanjang hingga Desember 2023 (lihat tabel). Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan beberapa ketentuan persyaratan aset penilaian risiko. Sebagai contoh, sejak 1 Maret 2023, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk kredit kendaraan bermotor dan sektor kesehatan turun menjadi 50% dari 100%.

BI menyoroti pertumbuhan global tidak stabil, sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan berada pada kisaran lebih tinggi, antara 4,5-5,3%.

Pandangan tentang inflasi memiliki banyak nuansa. Sementara inflasi menjadi kekhawatiran, BI berpandangan bahwa kenaikan harga akibat inflasi (imbas pertama dan kedua) akan lebih ringan daripada yang diperkirakan, dibantu perlambatan kenaikan biaya pangan (kecuali lonjakan jangka pendek akibat banjir). Survei mingguan menunjukkan bahwa inflasi pada September 2022 mungkin lebih rendah daripada 5,95% pada Agustus. Gubernur BI memperkirakan inflasi akhir 2022 ditutup pada 6,3% (jika dibandingkan dengan 6,6% sebelumnya) dan inflasi inti menjadi 4,3%, memangkas perkiraan sebelumnya. Inflasi inti diperkirakan kembali ke kisaran target 2-4% pada semester pertama 2023 lebih cepat dari perkiraan awal yaitu pada triwulan ketiga 2023.

Selain inflasi di atas target, pembuat kebijakan menghadapi ketidakpastian lebih besar terkait rupiah di tengah arus penguatan dolar, tekanan arus dana asing, dan gejolak pasar global. Pelemahan mata uang juga menambah tekanan terhadap harga dan melemahkan upaya bank sentral mengendalikan inflasi sehingga upaya menstabilkan mata uang menjadi hal mendesak. Langkah stabilisasi rupiah (termasuk intervensi) juga akan berlanjut. Kisaran defisit transaksi berjalan melebar hingga 0,4-1,2% dari PDB. Terlepas dari tekanan depresiasi baru-baru ini (-8,5% sejak awal tahun), rupiah masih termasuk di antara mata uang kawasan dengan kinerja di atas rata-rata sejak awal tahun berkat dukungan kuat neraca perdagangan.

Stabilitas sistem keuangan domestik digarisbawahi sebagai kekuatan karena tingkat aset bermasalah (NPA) terbilang rendah dan rasio kecukupan modal berada di atas 25%. Pertumbuhan kredit dipatok di kisaran 9-11%.

Sementara inflasi tetap menjadi masalah, imbas buruk ketidakpastian terhadap rupiah menjadi kekhawatiran lebih besar bagi pemerintah. Dengan pasar memprediksi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS sebesar 75bp pada November dan beberapa kenaikan lagi setelah itu (ramalan DBS Group Research 5% pada 2023), mata uang Asia, termasuk rupiah, kemungkinan tetap akan berada di bawah tekanan.

Survei DBS-Manulife Ungkapkan Kesenjangan Aspirasi dan Persiapan Masyarakat Indonesia dalam Lindungi Masa Depan

DBS Group Research menambahkan 50bp ke dalam perkiraan, membawa tingkat tertinggi suku bunga ke angka 5,5%, menyiratkan kenaikan lebih banyak lagi sebesar 75bp pada akhir tahun.

Secara bersamaan, Operation Twist – kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga jangka panjang melalui pembelian obligasi jangka panjang (guna melandaikan kurva dan menurunkan biaya pinjaman) – serta menjual obligasi jangka pendek guna memulihkan perbedaan kebijakan dalam rangka menarik aliran dana asing, belum membuahkan hasil. Bahkan, dengan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berjangka waktu lima tahun (ID 5Y) masih bertengger di kisaran tertinggi dua setengah tahun, selisih dengan surat berharga pemerintah AS (UST) masih berada di sekitar 250-270bp, terkecil dalam dua dasawarsa. Mengingat ketidakpastian pada saat ini, investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi atau kembali ke investasi aman. Kepemilikan asing atas obligasi turun di bawah 15% pada bulan lalu jika dibandingkan dengan angka tertinggi sebesar 38-39%, yang dicapai pada tiga tahun lalu.

Cadangan dan kecukupan devisa menurun

Cadangan devisa internasional Indonesia turun menjadi $130.8 milyar pada September 2022, sekitar $15 milyar lebih rendah daripada rekor tertinggi pada triwulan ketiga 2021 dan $10 miliar lebih rendah sejak awal tahun ini. Itu antara lain akibat intervensi untuk mendukung mata uang serta pembayaran utang luar negeri. Penggunaan devisa untuk membiayai impor juga turun ke setara impor 5,9 bulan dan 5,7 bulan dan pembayaran utang luar negeri, tetapi di atas minimum persyaratan global tiga bulan pembiayaan impor. Cadangan saat ini juga dua kali lipat dari utang luar negeri jangka pendek dengan sisa jatuh tempo. Penurunan ini terjadi meskipun surplus barang sejak awal tahun ini menguat hampir $40 miliar, dua kali lipat dari surplus tahun lalu, yang kemungkinan menjaga neraca berjalan tetap positif untuk tahun kedua berturut-turut.

Kenaikan upah minimum diawasi

Inflasi pada September, yang mewakili dampak langsung kenaikan harga bahan bakar bersubsidi sebesar 30%, mendekati angka 5,95% secara tahunan, dengan inflasi keseluruhan belum mencapai puncak. Selain itu dari sisi produksi, seperti, bahan bakar dan pangan, biaya tenaga kerja, termasuk upah minimum, akan menentukan kekuatan tekanan harga.

Bagan berikut menggarisbawahi perbedaan pertumbuhan upah riil dengan nominal. Dari empat data berbasis pekerjaan dengan pemasukan rendah, upah harian pekerja konstruksi (basis nominal) meningkat rata-rata 1,3% secara tahunan antara Januari hingga September 2022. Di basis riil, yang disesuaikan dengan inflasi, upah menyusut rata-rata 2,4% pada masa sama.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan besar itu, arah kenaikan upah minimum regional (UMR) pada 2023 diperkirakan menjadi hal penting, terutama setelah kenaikan lumayan pada tahun ini. UMR Jakarta saat ini 1,6 kali lipat dari rata-rata nasional, menyumbang 55% terhadap kenaikan secara keseluruhan. Pemerintah diperkirakan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada pertengahan November, setelah setiap kabupaten/kota menyesuaikan upah minimum mereka pada akhir bulan [1] Dewan Pengupahan Nasional diharapkan membenahi tingkat upah berdasarkan atas rumus yang dimasukkan ke UU Cipta Kerja.

Setelah kenaikan di bawah 2% pada 2022, kelompok perwakilan tenaga kerja menyerukan peningkatan lebih tinggi pada 2023. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dilaporkan menuntut kenaikan 13%, didasarkan atas harga bahan bakar 7-8% dan pertumbuhan ~4,8%. DBS Group Research meramalkan kenaikan 9-10%, mendekati rata-rata 8,8% untuk masa sebelum pandemi, yaitu 2018-2019. Alasan lain untuk kenaikan lumayan besar itu termasuk kebutuhan untuk mengimbangi tingkat inflasi, yang meningkat sejak paruh kedua 2022 (dan kemungkinan berimbas ke 2023), dan kebutuhan mendukung konsumsi karena dorongan pembukaan kembali setelah pandemi kian melemah, menjelang pemilihan umum pada Februari 2024.

Kenaikan lebih besar juga membawa dampak inflasi ikutan kedua, terutama karena kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM terus merambah ke segmen harga.(BA-06)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini