BISNISASIA.CO.ID, BEIJING – Ketika mempelajari jalur pembangunan hak asasi manusia (HAM) yang sesuai dengan kondisi nasional, Tiongkok, di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (CPC), menjalankan pendekatan yang memprioritaskan rakyat, serta selalu mengutamakan kepentingan umum.
Bagaimana cara Tiongkok menerapkan filosofi yang memprioritaskan rakyat dalam pembangunan HAM?
Tiongkok juga berhasil mengentaskan kemiskinan absolut. Di saat bersamaan, Tiongkok meletakkan dasar yang baik dalam pembangunan HAM, serta mengembangkan sistem pendidikan, jaring pengaman sosial, serta sistem kesehatan dan layanan kesehatan yang terbesar di dunia.
Sementara, Tiongkok terus mengembangkan demokrasi rakyat dalam seluruh aspeknya, serta meningkatkan kerangka hukum yang menjamin perlindungan HAM. Langkah tersebut bertujuan melibatkan warga sebagai penggerak utama, promotor, dan penerima manfaat dari program pembangunan HAM.
Menurut Presiden Tiongkok Xinping pada Rabu lalu, kepuasan, kebahagiaan, dan keamanan rakyat yang semakin baik merupakan kriteria terpenting ketika menilai kondisi HAM suatu negara. Hal ini disampaikan Xi lewat video dalam sebuah pertemuan dengan Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet yang tengah berkunjung ke Tiongkok.
Mencatat keberhasilan Tiongkok mempercepat pembangunan HAM yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi negara, Xi menjelaskan, perlindungan HAM rakyat Tiongkok semakin baik.
Demi memajukan inisiatif HAM internasional dan memberikan manfaat untuk berbagai orang di negara lain, Tiongkok siap terlibat aktif dalam dialog dan kerja sama HAM dengan pihak-pihak lain. Menurut Xi, dialog dan kerja sama ini harus berlandaskan prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati, serta meningkatkan konsensus dan menjembatani perbedaan.
Prioritas pembangunan HAM
Menurut Xi, HAM terpenting adalah mengupayakan rakyat agar mampu menjalani kehidupan yang bahagia. Xi juga mendorong filosofi HAM yang memprioritaskan rakyat.
Kepentingan rakyat merupakan titik awal dan akhir HAM, seperti yang disampaikan Xi.
Rakyat harus menjadi tuan di negaranya sendiri, serta menjadi penggerak, promotor, dan penerima manfaat utama dalam pembangunan HAM, menurut Xi.
Dengan menyadari perbedaan sejarah, kebudayaan, sistem sosial, serta tingkat perkembangan ekonomi dan sosial setiap negara, Xi berkata, semua negara harus meningkatkan dan melindungi HAM sesuai dengan realitas nasional serta kebutuhan rakyatnya, seperti yang dijelaskan Xi.
Semua aspek dari HAM harus ditingkatkan, menurut Xi, sambil menambahkan, HAM merupakan konsep yang menyeluruh, maka harus ditingkatkan secara komprehensif dan sistematis.
Bagi negara-negara berkembang, hak atas mata pencaharian yang layak dan pembangunan merupakan HAM yang utama, menurut Xi.
Xi juga menegaskan, tata kelola HAM dunia harus ditingkatkan.
Negara-negara seharusnya tidak menjadikan HAM alat politik dan komoditas, mempraktikan standar ganda atau mencampuri urusan internal negara lain dengan mengatasnamakan HAM, seperti yang disampaikan Xi. Di sisi lain, Xi mengatakan, Tiongkok akan terus mendukung upaya aktif PBB dalam mempromosikan HAM internasional.
Kerja sama HAM dunia
Menurut Bachelet, Komisi HAM PBB siap mempererat komunikasi dengan Tiongkok, menjajaki kerja sama, dan menjalin kolaborasi dalam memajukan HAM di dunia.
“Momen ini menjadi kunjungan pertama Komisioner HAM PBB ke Tiongkok dalam 17 tahun terakhir. Dan, kunjungan tersebut sangat penting dan menarik bagi saya,” kata Bachelet.
Bachelet mengagumi upaya dan pencapaian Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, perlindungan HAM, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dia juga mengapresiasi peran penting Tiongkok dalam menegakkan multilateralisme, menangani perubahan iklim, dan tantangan global lainnya, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.(BA-06)
